Masyarakat adat wilayah Siriwo, Mapia, Piyaiye, Topo, Wanggar (SIMAPITOWA) menggelar rapat terbuka di Kantor Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat (4/7/2026). Pertemuan yang dipimpin Kepala Suku Besar SIMAPITOWA, Fabianus Tebai, itu menyepakati tiga agenda utama, yakni pembangunan gapura di Km 21 Tanah Hitam, pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes), serta penggalangan dana melalui “Ebamukai” atau alas tikar.
Rapat berlangsung dengan suasana khidmat dan dihadiri sejumlah unsur, antara lain Kepala Suku Sub Rayon Nabire Markus Butu, kepala suku Dipa, kepala suku Topo, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Yermias Degei, Kepala Distrik Uwapa, serta Ketua Tim Peduli Alam dan Manusia Papua Tengah Kabupaten Dogiyai wilayah Tota Mapiha, Musa Boma. Sejumlah tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tamu undangan lainnya juga hadir.
Dalam arahannya, Fabianus Tebai menyebut pertemuan tersebut sebagai langkah strategis untuk menyatukan pandangan dan kekuatan masyarakat adat SIMAPITOWA di tengah dinamika yang berkembang. Setelah diskusi, rapat menetapkan tiga agenda yang diminta untuk segera ditindaklanjuti.
Agenda pertama adalah pembangunan gapura di Km 21 Tanah Hitam. Gapura itu direncanakan sebagai penanda batas wilayah resmi antara masyarakat adat SIMAPITOWA dan masyarakat dari wilayah pesisir Nabire. Pimpinan rapat menilai keberadaan gapura penting sebagai simbol identitas, kedaulatan wilayah, dan penghormatan terhadap tanah adat.
Untuk pelaksanaan pembangunan gapura, rapat menunjuk kepanitiaan. Musa Boma dipercaya sebagai ketua panitia, sedangkan bendahara dipercayakan kepada Paskalina Madai, anggota DPRK Nabire.
Agenda kedua adalah rencana penyelenggaraan Musyawarah Besar. Fabianus Tebai menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi di wilayah SIMAPITOWA yang belakangan disebut menjadi perhatian, bahkan “rebutan” berbagai pihak. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu menyukseskan Mubes yang dipandang sebagai forum tertinggi untuk mengambil keputusan strategis, mempertegas batas-batas adat, serta menjaga marwah wilayah adat Tota Mapiha ke depan.
Agenda ketiga berkaitan dengan penggalangan dana untuk mendukung pembangunan gapura. Rapat sepakat mengumpulkan dana melalui “Sumbangan Ebamukai” atau alas tikar. Seluruh rakyat Tota Mapiha diminta berkumpul kembali pada Sabtu mendatang di halaman Kantor Distrik Uwapa. Dana yang terkumpul disebut akan digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan pembangunan gapura.
Dalam sesi diskusi, tokoh pemuda Tota Mapiha, Vitalis Magai, mengimbau masyarakat agar tidak menunda pelaksanaan Mubes dan pembangunan gapura. Ia menyampaikan bahwa jika kedua agenda tersebut tidak segera disukseskan, wilayah SIMAPITOWA berpotensi terancam oleh berbagai kekuatan. Vitalis juga mengingatkan adanya tanggung jawab moril bagi setiap orang Mapia untuk menyumbang demi kepentingan bersama.
Sementara itu, Musa Boma menyampaikan pernyataan tegas terkait perlindungan tanah adat. Di hadapan peserta rapat, ia meminta seluruh rakyat SIMAPITOWA tidak menjual tanah kepada pihak mana pun, termasuk aparat keamanan, pengusaha, maupun pemerintah. Menurutnya, wilayah adat SIMAPITOWA merupakan tanah milik masyarakat adat, bukan tanah milik negara.
Menjelang penutupan rapat, Fabianus Tebai kembali mengajak masyarakat mengesampingkan perbedaan dan menjaga persatuan. Rapat juga meminta agar keputusan yang dihasilkan segera disebarluaskan ke seluruh kampung di wilayah Tota Mapiha agar masyarakat mengetahui dan berpartisipasi dalam tiga agenda tersebut. Pertemuan ditutup dengan doa bersama dan ikrar komitmen menjaga persatuan demi masa depan anak cucu di tanah SIMAPITOWA.
