Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai ada tiga agenda paling menentukan agar Indonesia dapat naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi. Menurutnya, ketiga agenda itu mencakup arah hilirisasi, percepatan investasi sumber daya manusia, dan reformasi regulasi untuk memperbaiki iklim usaha.
Agenda pertama, kata Yusuf, adalah memastikan hilirisasi bergerak menuju industri bernilai tambah tinggi. Ia menekankan hilirisasi tidak semestinya berhenti pada tahap pengolahan bahan mentah.
Agenda kedua adalah mempercepat investasi pada pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas tenaga kerja. Yusuf menilai langkah ini diperlukan agar bonus demografi benar-benar berujung pada produktivitas yang lebih tinggi.
Agenda ketiga berkaitan dengan reformasi regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih efisien. Dengan efisiensi yang lebih baik, ia menilai perusahaan memiliki ruang lebih besar untuk tumbuh dan meningkatkan investasi.
Yusuf memandang status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas menjadi titik awal untuk menghadapi tantangan berikutnya, yakni keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan bertransformasi menjadi negara maju. Ia menilai target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 masih realistis, meski syaratnya berat.
Menurut Yusuf, target pertumbuhan ekonomi 8 persen menunjukkan ambisi, namun akan sulit dicapai bila struktur ekonomi tidak berubah dan pertumbuhan masih bertumpu pada konsumsi atau belanja pemerintah.
Bank Dunia, untuk tahun fiskal 2027, menetapkan rentang pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita sebesar 4.636–14.375 dolar AS sebagai ambang negara berpendapatan menengah atas, serta di atas 14.375 dolar AS sebagai ambang negara berpendapatan tinggi.
Dalam pembaruan terbaru, Vietnam dan Filipina di kawasan ASEAN naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas. Sementara itu, Indonesia, Malaysia, dan Thailand tetap diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan menengah atas. Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor-Leste masih berada dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah. Adapun negara berpendapatan tinggi di ASEAN adalah Singapura dan Brunei Darussalam.
Yusuf menilai naiknya Vietnam dan Filipina menunjukkan peta ekonomi ASEAN yang bergeser. Menurutnya, kawasan tidak lagi terbagi antara sedikit negara yang relatif maju dan banyak negara berpendapatan menengah bawah, karena kelompok negara berpendapatan menengah atas kini semakin besar.
Meski begitu, ia mengingatkan klasifikasi Bank Dunia hanya didasarkan pada GNI per kapita sehingga tidak otomatis mencerminkan produktivitas, kualitas institusi, maupun pemerataan kesejahteraan. Ia juga menilai kesenjangan antarnegara di ASEAN masih lebar, terutama dengan Kamboja, Laos, dan Myanmar yang masih berada di kelompok menengah bawah.
Perkembangan tersebut, menurut Yusuf, memperketat persaingan sekaligus membuka ruang kolaborasi di antara negara-negara ASEAN. Ia mencontohkan Vietnam yang dinilai berhasil memanfaatkan pergeseran rantai pasok global dan berkembang menjadi basis manufaktur yang semakin kompetitif. Dalam situasi ini, ia menilai Indonesia tidak lagi hanya bersaing dengan negara berpendapatan lebih rendah, melainkan dengan negara yang kapasitas industrinya semakin setara.
Di sisi lain, Yusuf melihat peluang untuk memperkuat rantai pasok regional. Ia menyebut Indonesia dapat memperkuat peran pada sektor mineral dan hilirisasi, sementara Vietnam memiliki keunggulan di manufaktur elektronik. Menurutnya, investor kini cenderung melihat kawasan sebagai satu ekosistem produksi, sehingga penguatan integrasi ASEAN dinilai lebih efektif dibanding sekadar bersaing menawarkan insentif.
Dibandingkan negara berpendapatan menengah atas lainnya, Yusuf menilai Indonesia memiliki keunggulan berupa ukuran ekonomi dan pasar domestik yang besar. Konsumsi domestik disebut membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih tahan terhadap gejolak eksternal dibanding negara yang sangat bergantung pada ekspor. Ia juga menilai stabilitas makroekonomi dan disiplin fiskal menjadi nilai tambah.
Namun Yusuf menekankan tantangan utama Indonesia masih pada pertumbuhan produktivitas yang relatif lambat. Karena itu, ia menilai reformasi di pasar tenaga kerja, sektor keuangan, perdagangan, dan iklim usaha perlu terus dipercepat. Ia juga mengingatkan pengalaman Malaysia dan Thailand yang sudah lama berada di kelompok menengah atas tetapi belum menembus status berpendapatan tinggi.
