BERITA TERKINI
Agenda DPR 7 Juli 2026: Paripurna Pertanggungjawaban APBN 2025 hingga Evaluasi Haji dan RUU Perampasan Aset

Agenda DPR 7 Juli 2026: Paripurna Pertanggungjawaban APBN 2025 hingga Evaluasi Haji dan RUU Perampasan Aset

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadwalkan sejumlah agenda penting pada Selasa, 7 Juli 2026, mulai dari rapat paripurna hingga rapat kerja dan rapat dengar pendapat di berbagai komisi.

Agenda utama hari ini adalah Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pukul 10.00 WIB. Dalam rapat tersebut, DPR akan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

Pada waktu yang sama, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dijadwalkan menerima kunjungan anggota Parlemen Uni Emirat Arab. Pertemuan ini ditujukan untuk memperkuat kerja sama parlemen kedua negara.

Masih pada pukul 10.00 WIB, Komisi IX DPR RI menjadwalkan rapat kerja dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/BP2MI setelah rapat paripurna berlangsung.

Memasuki siang, Komisi XIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada pukul 12.30 WIB bersama Aliansi Masyarakat Bakula Kalimantan Selatan. Agenda ini membahas persoalan yang dihadapi masyarakat terkait aktivitas PT Merge Mining Industri (PT MMI) di Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar.

Pukul 13.00 WIB, Komisi II DPR RI mengadakan rapat bersama Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Staf Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, serta Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT). Pembahasan difokuskan pada penguatan jabatan PPAT untuk mendukung pelayanan pertanahan.

Di waktu yang sama, Komisi III DPR RI menggelar RDPU secara daring bersama Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) dan pakar hukum pidana Dr. Halif. Rapat ini dijadwalkan menyerap masukan terkait pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Komisi V DPR RI juga menjadwalkan rapat kerja dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pertemuan tersebut membahas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada pukul 13.30 WIB, Komisi I DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, H.E. Mr. Kwok Fook Seng, di Ruang Delegasi sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral.

Agenda berlanjut pada pukul 14.00 WIB. Komisi X DPR RI menggelar rapat panitia kerja (Panja) RUU Statistik bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI untuk membahas pandangan dan masukan BPS terhadap substansi pengaturan dalam RUU Statistik.

Di waktu yang sama, Komisi XI DPR RI mengadakan RDPU bersama Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dan Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia. Pembahasan mencakup koordinasi mengenai opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), penggajian PPPK dan PPPK paruh waktu melalui APBN, serta usulan relaksasi ketentuan belanja pegawai dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Menutup rangkaian agenda, Komisi VIII DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja pada pukul 19.00 WIB dengan Menteri Haji dan Umrah RI. Rapat tersebut membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi serta isu-isu aktual terkait pelayanan haji.