Pengumpulan biaya hak cipta atau royalti musik di bisnis seperti toko, kafe, restoran, hingga hotel di berbagai negara umumnya bersifat fleksibel dan ditentukan oleh banyak faktor. Riset surat kabar Tuoi Tre mencatat, besaran biaya dapat berbeda-beda tergantung skala dan karakteristik operasional tiap tempat.
Di Inggris, misalnya, sebuah kafe berkapasitas sekitar 30 kursi umumnya membayar sekitar £350 hingga £700 per tahun, setara sekitar 12,5–25 juta dong Vietnam (VND). Sementara restoran dengan sekitar 80 kursi berada pada kisaran £700 hingga £1.400 per tahun, atau sekitar 25–50 juta VND.
Di Amerika Serikat, biaya lisensi musik untuk kedai kopi kecil disebut berada pada kisaran sekitar US$200–US$500 per tahun (sekitar 5,2–13 juta VND). Adapun restoran berukuran sedang dapat mengeluarkan sekitar US$500–US$1.500 per tahun, setara 13–39 juta VND.
Untuk hotel, biaya cenderung lebih tinggi karena musik diputar di lebih banyak area, seperti lobi, restoran, kolam renang, dan pusat kebugaran. Di Inggris, hotel kecil dengan sekitar 40 kamar diperkirakan membayar £1.500–£4.000 per tahun (sekitar 54–143 juta VND). Di AS, kisarannya sekitar US$1.200–US$3.500 per tahun, setara 31–91 juta VND.
Namun, angka-angka tersebut disebut hanya sebagai rujukan. Besaran biaya hak cipta pada praktiknya bergantung pada sejumlah faktor, termasuk ukuran fasilitas, kapasitas, jam operasional, jumlah area tempat musik diputar, serta jadwal tarif yang diterapkan oleh organisasi manajemen hak cipta di masing-masing negara.
Tuoi Tre juga mencatat bahwa biaya royalti musik berbeda dari biaya berlangganan layanan streaming seperti Spotify atau YouTube Premium.
Dalam konteks Vietnam, Profesor Madya Nguyen Van Thang Long, Wakil Kepala Departemen Komunikasi Profesional Universitas RMIT Vietnam, menilai diperlukan pendekatan yang tepat untuk menyeimbangkan perlindungan hak cipta dengan keterjangkauan bagi pelaku usaha, mengingat mayoritas bisnis merupakan usaha kecil dan menengah.
Ia menyarankan agar program percontohan diterapkan terlebih dahulu di sejumlah lokasi dengan pengelolaan yang baik sebelum diberlakukan lebih luas. Menurutnya, tarif sebaiknya tetap ditentukan berdasarkan skala operasi dan kemampuan membayar, dengan tambahan kriteria berdasarkan wilayah geografis atau tipe kawasan perkotaan.
Selain itu, ia mengusulkan adanya ambang batas pembebasan atau pengurangan biaya bagi usaha mikro, terutama di daerah pedesaan. Ia juga menekankan perlunya peta jalan kenaikan tarif selama 3–5 tahun agar pelaku usaha memiliki waktu untuk beradaptasi dan memasukkan biaya perizinan ke dalam struktur harga.
Menurutnya, pendekatan yang menekankan edukasi sejak awal lebih diperlukan dibanding mengedepankan sanksi. Ia menilai pemilik usaha perlu memahami bahwa musik adalah aset yang membantu menghasilkan pendapatan, sehingga pembayaran royalti dapat dipandang sebagai investasi untuk pengalaman pelanggan.
Dari sisi operasional, pengeluaran untuk royalti dapat menjadi beban jangka pendek bagi kafe atau restoran. Namun, perlindungan hak cipta dinilai membantu bisnis beroperasi lebih tenang dan profesional serta mengurangi risiko hukum. Dengan mekanisme yang jelas dan biaya yang wajar, pengeluaran ini disebut berpotensi tidak lagi menjadi beban besar dan dapat dipertimbangkan dalam perencanaan bisnis.
Pengacara Phan Vu Tuan, juga dikutip Tuoi Tre, mengatakan bahwa dibandingkan AS, Eropa, atau Korea Selatan, Vietnam masih tertinggal dalam profesionalisme sistem perizinan, pengumpulan dan distribusi royalti, basis data hak cipta, serta mekanisme penyelesaian sengketa digital.
Ia mencontohkan, AS memiliki DMCA (Digital Millennium Copyright Act) yang berlaku sejak 1998 untuk mengatur hubungan antara hak cipta dan internet. Eropa memiliki Pasal 17 dalam Direktif Hak Cipta Digital yang menempatkan tanggung jawab lebih besar pada platform berbagi konten daring. Korea Selatan disebut memiliki ekosistem industri musik yang maju, dengan organisasi manajemen kolektif dan mekanisme perlindungan hak cipta yang terhubung erat dengan industri hiburan.
Meski demikian, ia menilai Vietnam telah menunjukkan sejumlah perubahan positif dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam penanganan pelanggaran hak cipta di dunia maya, termasuk penanganan situs web film ilegal seperti Phimmoi, Fmovies, serta sejumlah kasus pelanggaran hak cipta dan hak terkait lainnya.
