Direktur Eksekutif Monas Syndicate, Razikin, menilai kritik publik terkait pengangkatan komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan hal wajar dalam alam demokrasi. Menurutnya, gelombang kritik tersebut mencerminkan kepedulian masyarakat agar perusahaan milik negara dikelola secara profesional dan akuntabel.

Meski demikian, Razikin menegaskan bahwa penilaian terhadap pengangkatan komisaris seharusnya didasarkan pada perspektif hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), bukan semata asumsi atau persepsi.

“Sepanjang proses pengangkatan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan para komisaris yang ditugaskan telah memenuhi persyaratan undang-undang, maka pengangkatan tersebut sah secara hukum,” ujar Razikin dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7/2026).

Ia juga menanggapi isu yang beredar mengenai dugaan adanya kedekatan personal antara sejumlah komisaris baru dengan Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Doni Oskaria. Razikin menilai mengaitkan jabatan dengan kedekatan personal tanpa bukti objektif merupakan langkah yang tidak produktif.

“Pengangkatan sejumlah komisaris hari ini tidak perlu dikaitkan dengan dugaan kedekatan personal dengan Kepala BP BUMN, Doni Oskaria. Mengaitkan setiap penugasan dengan hubungan personal tanpa didukung bukti yang objektif justru berpotensi mengaburkan substansi persoalan,” tegasnya.