Mulai 1 Juli, skema penyesuaian biaya hak cipta (royalti) musik untuk kafe, restoran, dan sejumlah bisnis jasa menjadi perhatian pelaku usaha. Sejumlah pemilik usaha mempertanyakan dasar hukum pungutan, pihak yang berwenang memungut, lembaga yang dapat melakukan inspeksi, hingga risiko sanksi bila memutar musik tanpa memenuhi kewajiban hak cipta.

Ekonom sekaligus pengacara dan musisi dari Asosiasi Pengacara Kota Ho Chi Minh, Le Ba Thuong, menjelaskan kewajiban memperoleh izin dan membayar royalti saat menggunakan karya musik di tempat usaha diatur dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual yang telah diubah pada 2025, yang berlaku efektif sejak 1 April 2026.

Penyesuaian jadwal biaya yang mulai berlaku 1 Juli dilaksanakan sesuai Lampiran I Keputusan No. 134/2026/ND-CP yang mengubah Keputusan 17/2023/ND-CP. Besaran royalti dihitung dengan rumus royalti tahunan = gaji pokok x koefisien penyesuaian. Mulai 1 Juli 2026, gaji pokok yang menjadi dasar perhitungan ditetapkan sebesar 2.530.000 VND/bulan.

Menurut Thuong, koefisien penyesuaian disusun berdasarkan sejumlah kriteria—antara lain luas lantai, jumlah tempat duduk, serta klasifikasi wilayah perkotaan—untuk menghindari penerapan tarif tunggal bagi semua tempat usaha dan menjaga aspek keadilan antarjenis bisnis.

Ia menambahkan, kafe dan restoran perlu menyelesaikan perjanjian dan membayar royalti paling lambat 90 hari sejak mulai menggunakan karya musik. Jika tenggat ini terlewati dan kewajiban belum dipenuhi, tempat usaha disarankan menghentikan pemutaran musik untuk menghindari risiko hukum.

Siapa yang bisa memeriksa dan menindak?

Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah lembaga mana yang berwenang memeriksa kepatuhan hak cipta musik. Thuong menyebut inspeksi, pemeriksaan, dan penanganan pelanggaran dilakukan melalui mekanisme koordinasi antarlembaga.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 200 Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual yang telah diubah pada 2025 serta peraturan dalam Keputusan Presiden 131/2013/ND-CP, sejumlah instansi memiliki kewenangan menindak pelanggaran. Instansi tersebut meliputi Inspektorat Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata, Inspektorat Departemen Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata, satuan Manajemen Pasar, serta Komite Rakyat di semua tingkatan. Mereka berwenang menyusun berita acara pelanggaran administratif, mengeluarkan keputusan sanksi, dan menerapkan tindakan perbaikan dalam wilayah yurisdiksinya.

Dengan demikian, kegiatan inspeksi tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga, melainkan melalui koordinasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta.

Denda hingga 30 juta VND bagi badan usaha

Thuong menjelaskan, jika bisnis menggunakan musik untuk menghibur pelanggan tanpa kontrak tertulis atau tanpa membayar royalti, pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif. Untuk individu, denda berkisar 10–15 juta VND. Sementara untuk badan usaha atau organisasi, dendanya dua kali lipat, yakni 20–30 juta VND.

Selain denda, pelanggar juga dapat diwajibkan melakukan tindakan perbaikan, termasuk menghentikan aktivitas yang melanggar, menghentikan pemutaran musik, serta membayar royalti penuh untuk seluruh periode penggunaan karya tanpa izin.

Di lapangan, sebagian pemilik usaha beranggapan inspeksi hanya terjadi jika ada pengaduan dari penulis atau perwakilan pemegang hak. Namun, Thuong menegaskan pemahaman tersebut tidak tepat. Mengacu pada Undang-Undang Inspeksi 2022 dan Undang-Undang Kekayaan Intelektual yang telah diubah pada 2025, lembaga manajemen negara dapat proaktif melakukan inspeksi sesuai rencana atau inspeksi mendadak saat mendeteksi tanda pelanggaran.

Ia juga menyoroti bahwa dalam konteks transformasi digital, pengelolaan hak cipta kian terdigitalisasi. Otoritas dapat memanfaatkan data elektronik dan keterhubungan sistem untuk memudahkan pemeriksaan dan deteksi pelanggaran tanpa harus menunggu pengaduan.

Cara menghindari pungutan tumpang tindih

Kekhawatiran lain pelaku usaha adalah risiko pembayaran kepada organisasi yang tidak berwenang atau terjadinya tumpang tindih pungutan. Thuong menyarankan, sebelum menandatangani kontrak atau melakukan pembayaran, pemilik usaha berhak meminta entitas penagih menunjukkan keputusan izin usaha yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata.

Selain itu, pelaku usaha juga disarankan memeriksa basis data hak cipta untuk mencocokkan daftar karya yang menjadi kewenangan organisasi tersebut berdasarkan penulis atau pemilik hak. Jika sebuah karya tidak termasuk dalam lingkup kewenangan organisasi pengumpul, pemilik usaha berhak menolak pembayaran demi melindungi haknya.

Transparansi melalui digitalisasi

Menurut Thuong, arah pengelolaan hak cipta ke depan adalah mendorong digitalisasi menyeluruh. Organisasi hak cipta kolektif dinilai perlu menampilkan jadwal biaya secara publik, mendigitalisasi kontrak, menyediakan sistem pencarian daring, serta menerapkan pembayaran elektronik untuk mengurangi prosedur administratif dan membatasi sengketa.

Dengan proses yang transparan, pemilik usaha dapat memeriksa daftar karya berlisensi, menandatangani kontrak elektronik, membayar secara daring, dan menerima sertifikat hak penggunaan dalam bentuk elektronik.

Rekomendasi kepatuhan bagi kafe dan restoran

Dari sisi kepatuhan, Thuong merekomendasikan prinsip “memperoleh izin dan memenuhi kewajiban sebelum digunakan”. Pelaku usaha disarankan proaktif menghubungi organisasi hak cipta kolektif yang berlisensi resmi untuk menandatangani kontrak penggunaan musik tahunan, memeriksa daftar lagu berlisensi, dan memprioritaskan daftar putar dengan status hak cipta yang jelas.

Ia juga menekankan pentingnya menyimpan kontrak, faktur, dan dokumen pembayaran—baik fisik maupun elektronik—sebagai bukti pemenuhan kewajiban saat ada inspeksi atau audit.

Rumus dan contoh perhitungan

Berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 134/2026/ND-CP yang mengubah Keputusan No. 17/2023/ND-CP, royalti musik tahunan ditentukan dengan rumus: royalti tahunan = gaji pokok x koefisien penyesuaian. Gaji pokok yang digunakan mulai 1 Juli 2026 adalah 2.530.000 VND/bulan.

Koefisien penyesuaian ditentukan berdasarkan luas area yang dapat digunakan. Untuk kafe dan tempat minum dengan luas hingga 15 m², faktor dasar 0,35. Dari lebih dari 15 m² hingga 50 m², ditambahkan 0,04 untuk setiap meter persegi tambahan. Di atas 50 m², penambahannya menjadi 0,02 per meter persegi. Batas maksimum disebut tidak melebihi 8 kali gaji pokok, setara 20.240.000 VND/tahun.

Contoh yang disebutkan: tempat usaha seluas 15 m² di Hanoi dikenai sekitar 885.500 VND/tahun (sekitar 74.000 VND/bulan). Untuk luas 30 m², biayanya sekitar 2.403.500 VND/tahun (sekitar 200.000 VND/bulan).

Tarif berlaku penuh di Hanoi dan Kota Ho Chi Minh. Di wilayah lain, tarif disesuaikan dengan koefisien regional: perkotaan Tipe I sebesar 80% dari tarif standar, Tipe II 50%, Tipe III 20%, serta daerah terpencil dan kurang mampu 10%.

Thuong menilai kepatuhan terhadap aturan hak cipta tidak hanya membantu bisnis menghindari sanksi, tetapi juga mendorong lingkungan usaha yang menghormati hak kekayaan intelektual dan melindungi kepentingan sah para pencipta.