Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara bersama anggota DPRD Sumut Daerah Pemilihan (Dapil) XII Binjai-Langkat menggelar Musyawarah Kegiatan Reses Tahun Sidang II 2025–2026 untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Binjai, Senin (6/7/2026).
Musyawarah membahas agenda serta lokasi yang akan dikunjungi anggota DPRD Sumut bersama organisasi perangkat daerah (OPD) selama lima hari pelaksanaan reses. Pertemuan juga menjadi forum sinkronisasi data dan koordinasi agar program pembangunan yang dibiayai APBD berjalan sesuai rencana.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut yang juga Ketua Tim OPD Provinsi Sumut, Erwin Harahap, memaparkan agenda kerja dan data awal terkait program pembangunan yang dilaksanakan melalui APBD Pemprov Sumut Tahun 2025 di wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.
Erwin menyampaikan, berdasarkan data dari perwakilan dinas yang hadir, Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) pada tahun ini memiliki paket pekerjaan di bidang ekonomi air minum dan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Sementara itu, pada Dinas Pendidikan tercatat ada dua kegiatan utama yang pengerjaannya sedang berjalan.
Anggota DPRD Sumut Fraksi Gerindra, Ajie Karim, mengatakan musyawarah pada hari pertama difokuskan untuk menyusun pemetaan kegiatan dan memperkuat koordinasi selama lima hari ke depan. Menurutnya, sinergi DPRD dan OPD diperlukan agar program pembangunan Pemprov Sumut berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
Ajie menyebut program yang menjadi perhatian mencakup penanggulangan banjir, pembangunan infrastruktur jalan, serta penguatan ekonomi masyarakat di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Ia menegaskan, pengawasan dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran telah mencakup kebutuhan secara maksimal.
“Kita ingin memastikan apakah penggunaan anggaran oleh para pimpinan OPD ini sudah mencakup secara maksimal atau belum. Kita tidak mencari-cari kesalahan, melainkan menjalankan fungsi pengawasan demi perbaikan pelayanan ke depan agar masyarakat Langkat dan Binjai benar-benar merasakan manfaatnya,” kata Ajie.
Ia juga berharap predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Sumut sejalan dengan optimalnya realisasi pembangunan fisik maupun penyaluran program bantuan kepada masyarakat.
Usai musyawarah pembuka, tim melanjutkan kegiatan dengan peninjauan ke panti jompo di sekitar lokasi yang berada di bawah naungan Dinas Sosial sebagai bagian dari rangkaian reses.
