Mitigasi krisis iklim menjadi agenda strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim global. Kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, hingga kebakaran hutan dinilai tidak lagi semata persoalan lingkungan, tetapi telah berdampak pada ketahanan pangan, energi, kesehatan, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat.
Pemerintah menempatkan pengendalian perubahan iklim sebagai bagian integral dari arah pembangunan nasional berkelanjutan. Pendekatan ini diarahkan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks kebijakan, pemerintahan Presiden Prabowo disebut terus memperkuat integrasi aspek lingkungan dalam berbagai program pembangunan. Langkah yang ditempuh antara lain percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan kawasan konservasi, pengembangan energi baru dan terbarukan, pengendalian emisi gas rumah kaca, serta penerapan pembangunan rendah karbon di berbagai sektor. Kebijakan tersebut diposisikan sebagai upaya membangun fondasi pembangunan yang lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim sekaligus meningkatkan daya saing nasional.
Kerentanan Indonesia sebagai negara kepulauan juga menjadi pertimbangan. Wilayah pesisir menghadapi ancaman kenaikan muka air laut, sementara sektor pertanian semakin dipengaruhi perubahan pola musim yang sulit diprediksi. Di saat yang sama, meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi mendorong perlunya penguatan kapasitas adaptasi di berbagai daerah. Pemerintah menyatakan terus memperkuat program mitigasi dan adaptasi agar masyarakat lebih siap menghadapi risiko dan pembangunan nasional tetap berkelanjutan.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat, menyatakan pengendalian perubahan iklim merupakan prioritas nasional yang membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Ia menyebut pemerintah memperkuat kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Jumhur juga menjelaskan penguatan itu dilakukan melalui tata kelola lingkungan yang lebih terintegrasi, mulai dari peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan ekosistem gambut dan mangrove, pengembangan ekonomi rendah karbon, hingga percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih. Menurutnya, mitigasi krisis iklim tidak hanya bertujuan menekan emisi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan energi serta mengurangi risiko bencana yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi.
Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, memperkuat ketahanan energi, dan mendukung target penurunan emisi nasional. Transformasi menuju energi bersih juga dipandang berpotensi membuka peluang investasi baru, meningkatkan daya saing industri, dan menciptakan lapangan kerja yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi hijau.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai percepatan transisi energi bersih merupakan langkah strategis dalam menghadapi krisis iklim sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Ia menyebut pengembangan energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, meningkatkan efisiensi sistem energi, serta menciptakan peluang investasi dan lapangan kerja baru.
Selain penguatan kebijakan, pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai program, seperti pengelolaan sampah, rehabilitasi lingkungan, konservasi hutan, efisiensi energi, serta edukasi gaya hidup ramah lingkungan. Pendekatan kolaboratif ini menegaskan bahwa mitigasi krisis iklim memerlukan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat agar manfaat pembangunan berkelanjutan dapat dirasakan lebih luas.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Saparno, menilai penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim merupakan investasi jangka panjang bagi ketahanan nasional. Ia menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, penguatan sistem peringatan dini, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk memperkecil risiko kerugian ekonomi maupun sosial akibat perubahan iklim.
Eddy juga menyatakan keberhasilan mitigasi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, melainkan memerlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Menurutnya, investasi pada pembangunan rendah karbon, pemanfaatan energi bersih, serta penguatan ketahanan lingkungan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian dan meningkatkan daya tahan Indonesia menghadapi ancaman perubahan iklim.
Secara keseluruhan, pemerintah menegaskan komitmen mitigasi krisis iklim sebagai bagian dari pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan, ketahanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan sinergi berbagai pihak, upaya mitigasi diharapkan memperkuat fondasi Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan bagi generasi kini dan mendatang.
