Mitigasi krisis iklim disebut menjadi agenda strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah meningkatnya dampak perubahan iklim global. Kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, hingga kebakaran hutan dinilai tidak lagi semata persoalan lingkungan, tetapi juga berpengaruh pada ketahanan pangan, energi, kesehatan, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat.
Dalam konteks itu, pemerintah menempatkan pengendalian perubahan iklim sebagai bagian dari arah pembangunan nasional berkelanjutan. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintahan Presiden Prabowo disebut terus memperkuat kebijakan yang mengintegrasikan aspek lingkungan dalam berbagai program pembangunan. Sejumlah langkah yang ditempuh antara lain percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan kawasan konservasi, pengembangan energi baru dan terbarukan, pengendalian emisi gas rumah kaca, serta penerapan pembangunan rendah karbon di berbagai sektor.
Indonesia sebagai negara kepulauan dinilai memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Wilayah pesisir menghadapi ancaman kenaikan muka air laut, sementara sektor pertanian dipengaruhi perubahan pola musim yang sulit diprediksi. Selain itu, meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi mendorong perlunya penguatan kapasitas adaptasi di berbagai wilayah.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat, menyatakan pengendalian perubahan iklim merupakan prioritas nasional yang membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Ia menyebut pemerintah terus memperkuat kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Menurut Jumhur, komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola lingkungan yang lebih terintegrasi, mulai dari peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan ekosistem gambut dan mangrove, pengembangan ekonomi rendah karbon, hingga percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih. Ia menilai mitigasi krisis iklim tidak hanya bertujuan menekan emisi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan energi serta mengurangi risiko bencana yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi.
Di sektor energi, pemerintah juga mendorong percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Langkah ini dipandang penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, memperkuat ketahanan energi, dan mendukung target penurunan emisi nasional. Transformasi menuju energi bersih juga disebut berpotensi membuka peluang investasi, meningkatkan daya saing industri, dan menciptakan lapangan kerja yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai percepatan transisi ke energi bersih merupakan langkah strategis dalam menghadapi krisis iklim sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Ia menyebut pengembangan energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, meningkatkan efisiensi sistem energi, serta menciptakan peluang investasi dan lapangan kerja baru.
Selain kebijakan nasional, pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim melalui berbagai program, seperti pengelolaan sampah, rehabilitasi lingkungan, konservasi hutan, efisiensi energi, hingga edukasi gaya hidup ramah lingkungan. Pendekatan kolaboratif ini disebut diperlukan agar manfaat pembangunan berkelanjutan dapat dirasakan lebih luas.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Saparno, menilai penguatan sistem mitigasi dan adaptasi perubahan iklim merupakan investasi jangka panjang bagi ketahanan nasional. Ia menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, penguatan sistem peringatan dini, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk memperkecil risiko kerugian ekonomi maupun sosial akibat perubahan iklim.
Eddy juga menyatakan keberhasilan mitigasi perubahan iklim tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, melainkan memerlukan sinergi pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Menurutnya, investasi pada pembangunan rendah karbon, pemanfaatan energi bersih, serta penguatan ketahanan lingkungan akan memberi manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan daya tahan Indonesia menghadapi ancaman perubahan iklim.
Secara umum, komitmen penguatan mitigasi krisis iklim dipandang menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan, ketahanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, upaya mitigasi disebut menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
