Komite Tetap Majelis Nasional membuka sesi keempat di bawah kepemimpinan anggota Politbiro sekaligus Ketua Majelis Nasional Tran Thanh Man. Sesuai program, sidang ini dijadwalkan berlangsung selama enam hari dan dibagi dalam dua fase untuk mempersiapkan agenda sidang-sidang Majelis Nasional pada 2026, termasuk sidang luar biasa pertama yang direncanakan dibuka pada awal Agustus 2026 serta sidang kedua pada akhir tahun 2026. Selain itu, sidang juga membahas sejumlah isu penting lain yang berada dalam kewenangan Komite Tetap.
Dalam sambutan pembukaan, Tran Thanh Man menyatakan bahwa pada sidang ini Komite Tetap akan mempertimbangkan 24 rancangan undang-undang dan resolusi yang diharapkan diajukan ke Majelis Nasional pada sidang luar biasa pertama. Komite juga akan menelaah dua rancangan undang-undang yang direncanakan diajukan pada sidang kedua Majelis Nasional, serta mempertimbangkan dan menyetujui 10 peraturan dan resolusi Komite Tetap. Selain itu, Komite akan memberikan pendapat atas tiga hal lain yang termasuk dalam kewenangannya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah mengusulkan penambahan Rancangan Undang-Undang tentang Perumahan (yang telah diubah) dan Rancangan Undang-Undang tentang Bisnis Real Estat (yang telah diubah) untuk dipertimbangkan dan disetujui melalui prosedur yang dipercepat pada sidang luar biasa pertama. Menanggapi usulan tersebut, Ketua Majelis Nasional meminta dilakukan peninjauan menyeluruh dan penilaian yang memadai terhadap kondisi kedua rancangan undang-undang sebelum dimasukkan ke dalam agenda. Ia juga meminta Pemerintah mengarahkan penyelesaian berkas dan mengirimkannya kepada lembaga-lembaga Majelis Nasional untuk diverifikasi sesuai ketentuan.
Di luar agenda utama, Komite Tetap Majelis Nasional juga akan mempertimbangkan dan memutuskan secara tertulis empat resolusi yang berada dalam yurisdiksinya.
Menekankan besarnya beban kerja dan ketatnya tenggat waktu, Tran Thanh Man meminta instansi terkait memperkuat disiplin dan ketertiban, berpegang pada program kerja, serta mencegah terjadinya penundaan, permintaan penangguhan, penarikan materi, maupun pengajuan dokumen mendekati waktu pembahasan karena alasan subjektif.
Ketua Majelis Nasional juga meminta lembaga-lembaga terkait memperkuat koordinasi dan mematangkan persiapan materi, dengan target seluruh program untuk sidang luar biasa pertama Majelis Nasional rampung pada Juli. Langkah ini, menurutnya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja legislasi dan menjawab kebutuhan pembangunan negara pada periode baru.
