Sejumlah kedai kopi di Hanoi mulai mengurangi, bahkan menghentikan sementara pemutaran lagu-lagu Vietnam. Sebagai gantinya, banyak pelaku usaha memilih musik instrumental, musik internasional, atau suara alam, di tengah kekhawatiran soal kewajiban hak cipta yang mereka nilai belum dipahami secara jelas.
Fenomena ini terlihat di beberapa area seperti My Dinh, Cau Giay, dan Thanh Xuan. Sejumlah pemilik usaha menyebut perubahan pilihan musik dilakukan sebagai langkah aman sambil menunggu informasi yang lebih rinci mengenai aturan perizinan dan pembayaran royalti untuk pemanfaatan musik secara komersial.
Ibu Trang, pemilik kedai kopi di komune Phu Nghia, Hanoi, mengatakan ia mengetahui adanya informasi tentang pengumpulan biaya hak cipta musik, tetapi belum memahami proses pelaksanaannya. Karena itu, kafenya kini hanya memutar musik piano instrumental dengan volume sedang.
“Sebelumnya, kafe biasanya memutar musik Vietnam, kebanyakan lagu-lagu yang lembut dan menenangkan. Tetapi baru-baru ini, saya melihat banyak informasi mengenai pengumpulan biaya hak cipta musik dari bisnis. Meskipun saya tidak sepenuhnya memahami peraturan tersebut, saya memutuskan untuk sementara beralih ke musik instrumental,” kata Ibu Trang.
Menurutnya, persoalan utama bukan semata biaya, melainkan risiko jika prosedur tidak dijalankan dengan benar. Ia menilai perlindungan terhadap kreator memang diperlukan dan pelaku usaha siap mematuhi kewajiban bila diatur oleh hukum. Namun, ia mengaku bingung karena banyak informasi yang saling bertentangan.
“Yang perlu saya ketahui adalah agensi mana yang harus dihubungi, bagaimana cara membayar, dan apakah saya dapat dengan yakin melanjutkan bisnis saya setelah memenuhi kewajiban saya,” ujarnya.
Kekhawatiran serupa disampaikan Ibu M., pemilik kedai kopi di lingkungan Tay Mo. Ia mengaku telah meminta staf membatasi pemutaran lagu-lagu Vietnam belakangan ini. Salah satu hal yang membuat pelaku usaha ragu, menurutnya, adalah ketidakjelasan antara penggunaan platform streaming berbayar dan kewajiban hak cipta dalam operasional bisnis.
“Toko masih membayar Spotify setiap bulan. Tetapi saya tidak tahu apakah membeli akun streaming musik berbayar secara otomatis berarti saya diizinkan untuk memutar musik untuk pelanggan. Jika tidak, prosedur tambahan apa yang diperlukan, siapa yang harus saya hubungi, dan berapa biayanya?” kata Ibu M.
Ibu M. juga menyoroti keterbatasan pengetahuan hukum di kalangan pemilik usaha. Di sisi lain, informasi yang beredar di media sosial kerap singkat dan minim konteks, sehingga memicu kebingungan. “Kita mendengar tentang peraturan baru, kita mendengar tentang denda, tetapi tidak semua orang memahami bagaimana peraturan tersebut diterapkan secara spesifik. Oleh karena itu, banyak orang memilih opsi aman dengan membatasi pemutaran musik yang berpotensi menimbulkan kewajiban hak cipta,” ujarnya.
Perubahan suasana ini turut dirasakan pelanggan. Le Minh Anh (28), pekerja kantoran, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir banyak kafe membangun identitas melalui pilihan musik—mulai dari kafe yang memutar lagu Trinh Cong Son, musik indie Vietnam, hingga akustik lembut. Namun belakangan, ia melihat semakin banyak kafe beralih ke instrumental atau menurunkan volume musik.
“Musik merupakan bagian integral dari pengalaman pelanggan. Belakangan ini, saya perhatikan banyak kafe hanya memutar musik instrumental atau memutarnya dengan volume sangat rendah, yang membuat saya merasa ada sesuatu yang kurang saat duduk di kafe langganan saya,” kata Minh Anh.
Di sisi lain, sebagian pemilik kedai kopi menilai mereka tidak keberatan membayar royalti. Yang dibutuhkan adalah mekanisme yang jelas dan transparan: siapa yang berhak menerima biaya, karya apa saja yang dapat digunakan, besaran biaya, serta prosedur perizinan. Ketika informasi ini sulit diakses, kekhawatiran dinilai tak terhindarkan.
Menurut para ahli hukum, perizinan dan pembayaran royalti untuk eksploitasi komersial karya musik telah diatur dalam undang-undang selama bertahun-tahun. Isu yang mengemuka saat ini bukan semata soal membayar atau tidak, melainkan bagaimana memastikan implementasi berjalan terbuka, transparan, dan memudahkan unit pengelola hak cipta maupun pengguna.
Para ahli menilai publikasi yang lengkap mengenai jadwal biaya, ruang lingkup otorisasi, daftar karya, dan prosedur perizinan dapat membantu meminimalkan sengketa yang tidak perlu. Dari sudut pandang bisnis, pelaku usaha juga dinilai perlu proaktif memahami aturan, memverifikasi entitas yang berwenang mewakili pemilik hak cipta, serta memastikan ruang lingkup pemanfaatan karya yang diizinkan sebelum memutar musik di tempat usaha.
Dalam konteks transformasi digital, teknologi juga dipandang berpotensi membantu pengelolaan hak cipta musik, misalnya melalui sistem pencarian daring untuk karya yang diizinkan, kontrak elektronik, pembayaran daring, hingga platform data terpusat. Langkah-langkah ini dinilai dapat membuat proses perizinan lebih cepat dan transparan, sekaligus mengurangi potensi sengketa.
Musik selama ini menjadi bagian penting dari atmosfer kedai kopi, membentuk identitas dan emosi ruang, sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan. Ketika sebagian bisnis memilih menangguhkan pemutaran musik Vietnam karena kekhawatiran hak cipta, situasi ini menjadi sinyal bahwa penyebaran informasi dan panduan kebijakan terkait masih perlu diperkuat.
