Upaya pengendalian HIV/AIDS di Jawa Tengah masih menghadapi tantangan. Meski layanan pemeriksaan dan pengobatan terus diperluas, temuan kasus baru dinilai masih memerlukan perhatian bersama.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026 terdapat sekitar 2.800–3.200 kasus HIV baru. Kota Semarang tercatat menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar, yakni sekitar 40–45% dari total kasus di provinsi tersebut. Sementara itu, prevalensi HIV di Jawa Tengah berada di kisaran 0,12–0,15% dari populasi dewasa.
Menanggapi kondisi itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko menilai penanganan HIV tidak cukup hanya berfokus pada pengobatan. Ia mendorong penguatan agenda kesehatan masyarakat yang menjangkau hingga tingkat kecamatan.
“Pencegahan HIV tidak bisa hanya dibebankan pada sektor kesehatan. Kita perlu membangun budaya masyarakat yang lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya sendiri. Kesadaran untuk memeriksakan diri harus menjadi bagian dari gaya hidup sehat,” kata Heri.
Menurutnya, kecamatan dapat menjadi titik strategis untuk memperkuat edukasi kesehatan masyarakat. Ia menyebut puskesmas, kader kesehatan, sekolah, organisasi kepemudaan, hingga pemerintah desa dapat dilibatkan untuk menyampaikan informasi mengenai HIV dan penyakit menular lainnya secara lebih luas serta berkelanjutan.
Heri juga menekankan pentingnya edukasi yang mampu menghilangkan stigma terhadap HIV. Ia menilai stigma kerap membuat seseorang enggan melakukan pemeriksaan kesehatan atau berkonsultasi dengan tenaga medis.
“Banyak orang terlambat mengetahui kondisi kesehatannya karena takut diperiksa atau takut mendapat stigma dari lingkungan. Padahal semakin cepat terdeteksi, semakin besar peluang untuk mendapatkan penanganan yang tepat,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat program skrining kesehatan berbasis komunitas dan memperluas akses layanan konseling serta pemeriksaan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Heri menilai agenda kesehatan masyarakat ke depan perlu memberi penekanan lebih besar pada aspek promotif dan preventif, bukan semata kuratif. Ia menyebut langkah tersebut penting untuk menekan risiko penularan berbagai penyakit, termasuk HIV.
“Kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini. Kita ingin masyarakat terbiasa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, memahami faktor risiko, dan tidak ragu mencari bantuan medis ketika diperlukan,” katanya.
Ia juga mengusulkan pemetaan kerentanan kesehatan masyarakat berbasis kecamatan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan data yang lebih rinci, pemerintah daerah dinilai dapat menentukan wilayah yang membutuhkan penguatan edukasi maupun layanan kesehatan tambahan.
Menurut Heri, tantangan kesehatan masyarakat saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih dekat dengan warga dan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
“Ketahanan daerah tidak hanya ditentukan oleh ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas kesehatan masyarakatnya. Karena itu, penguatan agenda kesehatan hingga tingkat kecamatan menjadi investasi penting untuk masa depan Jawa Tengah,” tegasnya.
Ia berharap meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan individu dapat membantu menekan penyebaran penyakit menular sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
“Yang kita bangun bukan sekadar layanan kesehatan, tetapi juga budaya hidup sehat. Ketika masyarakat sadar dan peduli terhadap kesehatannya, maka berbagai persoalan kesehatan akan lebih mudah dicegah,” pungkasnya.
