Publikasi terbaru dari IndexMundi memicu perhatian publik setelah lembaga pengumpul statistik lintas negara itu menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada peringkat ke-18 dalam daftar institusi kepolisian dengan indeks korupsi tertinggi di dunia.
Temuan tersebut menuai tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi hukum, pejabat pemerintah, serta pengamat kebijakan publik di sejumlah kota besar. Sejumlah pihak mempertanyakan dasar pengukuran yang digunakan dan menilai hasilnya tidak dapat diterima begitu saja sebagai kesimpulan ilmiah.
Ahli hukum Prof. Romli Atmasasmita menyatakan survei semacam itu tidak bisa langsung dianggap valid. Ia menilai laporan tersebut memiliki motif tertentu yang terkait dengan stabilitas politik nasional. Menurut Romli, publikasi itu mengandung “agenda tersembunyi” yang ditujukan untuk merendahkan dan mendelegitimasi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama di bidang reformasi hukum dan penegakan ketertiban nasional. Pernyataan itu disampaikan Romli dalam keterangannya pada Senin (6/7/2026).
IndexMundi menyebut indeks tersebut disusun dengan mengagregasi data dari berbagai sumber internasional. Namun, metodologi pengumpulan datanya dipersoalkan oleh sejumlah ahli statistik dan ilmu sosial. Romli menolak validitas temuan itu dan menyebutnya sebagai alat tekanan politik terhadap pemerintahan yang sah.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia disebut memandang publikasi tersebut sebagai upaya politis yang berpotensi mendelegitimasi wibawa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kekhawatiran yang mengemuka adalah dampak penyebaran data yang dinilai tidak terverifikasi secara ilmiah, karena dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum serta mengganggu stabilitas proses reformasi yang sedang berjalan.
Pengamat sosial sekaligus ahli statistik Karyono Wibowo juga menilai klaim IndexMundi lemah secara metodologis dan tidak memenuhi standar ilmiah survei publik yang berlaku secara internasional. Ia menyebut setidaknya ada tiga kelemahan mendasar yang membuat temuan tersebut tidak layak dijadikan rujukan kebijakan yang kredibel, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.
Menurut Karyono, salah satu kelemahan utama adalah penggunaan metode nonprobability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih. Ia menyoroti jumlah responden yang hanya 296 orang melalui survei daring, yang dinilai tidak representatif untuk menggambarkan populasi Indonesia yang berjumlah lebih dari 270 juta jiwa. Dengan ukuran sampel seperti itu, ia menilai margin of error yang dihasilkan melampaui batas toleransi yang umum digunakan dalam standar survei akademis maupun kebijakan publik internasional.
