POSO — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Sulawesi Tengah menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya. SK tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Berkarya, Mayjen (Purn) Muchdi PR.
Penyerahan dokumen itu menegaskan legalitas kepengurusan DPW Partai Berkarya Sulawesi Tengah sekaligus menjadi titik awal konsolidasi organisasi untuk menghadapi agenda politik mendatang.
Ketua DPW Partai Berkarya Sulawesi Tengah, Andy Abdi Wahid, menyebut SK tersebut sebagai amanah dari DPP yang harus dijalankan dengan kerja nyata. Ia mengatakan kepercayaan itu menjadi tanggung jawab untuk memperkuat organisasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Alhamdulillah kami telah menerima SK dari DPP Partai Berkarya. Ini menjadi amanah sekaligus tanggung jawab bagi kami dalam memperkuat organisasi dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat,” kata Andy Abdi melalui pesan WhatsApp, Kamis (09/07).
Setelah menerima mandat, DPW Partai Berkarya Sulawesi Tengah memprioritaskan konsolidasi internal. Penguatan koordinasi disebut akan dilakukan dari tingkat DPW, DPD, DPC hingga ranting agar seluruh pengurus memiliki arah perjuangan dan visi politik yang sama.
Andy Abdi menilai soliditas kader menjadi modal utama untuk menghadapi agenda politik sekaligus menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, komunikasi antarstruktur partai akan terus diperkuat agar organisasi bergerak dalam satu komando.
“Kami ingin seluruh pengurus bergerak bersama. Konsolidasi menjadi prioritas agar DPW Partai Berkarya Sulawesi Tengah semakin solid, dekat dengan masyarakat, dan mampu menjalankan seluruh amanah secara maksimal,” ujarnya.
Selain pembenahan organisasi, DPW Partai Berkarya Sulawesi Tengah juga menargetkan kader hadir langsung di tengah masyarakat. Andy Abdi menyampaikan partai politik perlu menjadi wadah perjuangan yang mendengar dan memperjuangkan kebutuhan warga melalui kerja politik yang nyata.
Ke depan, DPW Partai Berkarya Sulawesi Tengah mengarahkan kekuatan organisasi untuk lolos verifikasi faktual serta menargetkan perolehan kursi di DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah pada pemilu mendatang.
