Berlakunya Dekrit 134/2026/ND-CP membuat isu hak cipta musik di ruang usaha kembali menjadi sorotan. Di tengah perdebatan tentang penarikan royalti di kafe dan restoran, sejumlah seniman menyatakan kesediaannya mengizinkan karya mereka diputar tanpa memungut biaya. Namun, para ahli mengingatkan bahwa pernyataan tersebut tidak serta-merta berarti pemutaran musik di tempat usaha menjadi sepenuhnya gratis.
Penyanyi Noo Phuoc Thinh menyampaikan bahwa ia senang ketika lagu-lagunya diputar di kafe, restoran, dan ruang publik. Ia menyatakan setuju mengizinkan penggunaan gratis untuk bagian hak yang berada dalam kewenangannya. Bagi Noo, diperdengarkannya lagu-lagu tersebut menjadi tanda karya itu disukai pendengar, dan ia mengaku lebih bahagia mendengar suaranya hadir di berbagai tempat daripada merasa terganggu.
Sikap serupa disampaikan musisi Nguyen Thanh Hung, yang dikenal melalui sejumlah lagu hit seperti “Orang yang Salah, Waktu yang Salah”, “Orang yang Tepat, Waktu yang Tepat”, dan “Cintai Dia untukku”. Ia menilai pengumpulan royalti merupakan hak sah penulis, tetapi dalam praktiknya ia jarang meminta Pusat Perlindungan Hak Cipta Musik Vietnam (VCPMC) untuk memungut biaya dari kafe, restoran, atau hotel.
Nguyen Thanh Hung mengatakan ia hanya ingin membebankan biaya kepada kegiatan musik yang menghasilkan pendapatan langsung, seperti konser berbayar, pertunjukan langsung, atau kafe yang menyelenggarakan pertunjukan live. Setelah perdebatan yang mengemuka sejak 1 Juli, ia juga menyatakan akan mengirim email kepada VCPMC agar tidak mengenakan biaya untuk kategori yang terkait dengan kopi, restoran, hotel, karaoke, dan sejenisnya, atas karya-karya yang dimilikinya. Dalam pernyataannya di laman pribadi, ia menekankan bahwa hukum dibuat untuk melindungi, bukan mempersulit.
Selain dua nama tersebut, disebutkan pula bahwa dalam beberapa hari terakhir sejumlah penyanyi dan musisi lain—terutama penyanyi amatir dan seniman muda—ikut menawarkan penggunaan karya mereka secara gratis.
Meski demikian, pakar kekayaan intelektual menilai persoalannya tidak sesederhana persetujuan dari satu pihak. Dalam wawancara sebelumnya, pengacara Hoang Ha (Asosiasi Pengacara Kota Ho Chi Minh) menjelaskan bahwa rekaman yang diputar di kedai kopi melibatkan dua kelompok hak yang berbeda.
Pertama adalah hak cipta, yang dimiliki oleh musisi, penulis lirik, atau komposer. Kedua adalah hak terkait, yang dimiliki oleh penyanyi yang tampil, produser rekaman, serta pemilik rekaman. Artinya, sekalipun seorang musisi menyatakan tidak akan menerima royalti, atau seorang penyanyi mengizinkan penayangan gratis untuk bagian hak yang ia miliki, hal itu tidak otomatis menghapus hak pihak lain yang juga terlibat dalam sebuah lagu.
Contohnya, sebuah lagu yang dinyanyikan Noo Phuoc Thinh dapat melibatkan hak penulis lagu, hak penyanyi, dan hak produser rekaman secara bersamaan. Untuk penggunaan yang sah, prinsip umum yang berlaku tetap mengharuskan adanya izin dari pemegang hak, atau melalui organisasi manajemen kolektif yang mewakili hak-hak tersebut.
Para ahli juga menekankan bahwa pernyataan publik seniman tentang “tidak memungut biaya” merupakan itikad baik, tetapi secara hukum hanya berlaku pada bagian hak yang benar-benar dimiliki seniman itu. Jika karya memiliki penulis bersama, produser, label rekaman, atau entitas lain yang memegang hak, tempat usaha tetap perlu melakukan peninjauan sebelum menyimpulkan bahwa penggunaan dapat dilakukan secara gratis. Dengan demikian, pernyataan Noo Phuoc Thinh atau Nguyen Thanh Hung tidak dapat otomatis diterapkan pada seluruh pasar musik.
Perhatian pada isu ini turut dipengaruhi oleh Dekrit 134/2026/ND-CP yang menambahkan mekanisme untuk menentukan besaran royalti atas eksploitasi karya. Jika sebelumnya para pihak dapat membuat kesepakatan yang dianggap tidak memiliki dasar yang jelas, dekrit tersebut menetapkan prinsip penentuan biaya berdasarkan skala pemanfaatan, pendapatan, tingkat penggunaan, dan faktor pasar.
Menurut para ahli, aturan baru ini tidak menciptakan jenis biaya baru, melainkan bertujuan meningkatkan transparansi dalam penghitungan royalti sehingga dapat membatasi perselisihan berkepanjangan antara pelaku usaha dan organisasi pengelola hak cipta.
Di sisi lain, dengan platform digital dan semakin banyak restoran, hotel, serta kafe yang menjadikan musik sebagai bagian dari pengalaman pelanggan, penegakan hak kekayaan intelektual diperkirakan akan semakin ketat. Sejumlah penyanyi dan penulis lagu juga mengakui bahwa pemutaran musik di kafe dan restoran dapat menjadi sarana memperluas jangkauan karya, sehingga ada yang bersedia melepas atau mengurangi royalti untuk usaha kecil.
Namun, ketika musik menjadi aset komersial yang menarik pelanggan dan berkontribusi pada pendapatan, pembayaran royalti tetap dipandang sebagai prinsip umum dalam sistem hukum kekayaan intelektual. Karena itu, perdebatan ini tidak hanya menyangkut perlu atau tidaknya royalti, melainkan juga upaya menyeimbangkan hak sah pencipta dengan kebutuhan pemanfaatan musik dalam kegiatan bisnis. Seiring kerangka hukum makin lengkap, kebutuhan yang kerap disuarakan adalah mekanisme penarikan yang transparan, masuk akal, dan mudah diterapkan, bukan polemik yang berulang setiap kali isu hak cipta mencuat.
