BERITA TERKINI
Bawaslu Kota Gorontalo Evaluasi Kesiapan Agenda Kelembagaan, Bahas e-Monev hingga PDPB

Bawaslu Kota Gorontalo Evaluasi Kesiapan Agenda Kelembagaan, Bahas e-Monev hingga PDPB

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Gorontalo menggelar rapat evaluasi dan perencanaan untuk mematangkan sejumlah agenda kelembagaan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Rapat berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Gorontalo, Rabu (8/6/2026).

Rapat dipimpin Ketua Bawaslu Kota Gorontalo Sukrin Saleh Taib, dihadiri anggota Bawaslu Erman Katili dan Herlina Antu, Koordinator Sekretariat Berny Pakaja, serta diikuti staf Bawaslu Kota Gorontalo. Pertemuan ini menjadi ruang koordinasi internal guna memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan terarah, terukur, dan sesuai tugas serta fungsi pengawasan.

Salah satu pembahasan utama dalam rapat tersebut adalah persiapan menghadapi kegiatan e-Monev Keterbukaan Informasi Publik yang akan dilakukan oleh Bawaslu RI. Sukrin menekankan pentingnya kesiapan data dan dokumen pendukung, pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pelayanan informasi publik agar monitoring dan evaluasi dapat diikuti secara optimal.

Selain itu, rapat juga membahas pelaksanaan uji petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Agenda ini disebut sebagai bagian dari upaya memastikan akurasi data pemilih sekaligus memperkuat pengawasan proses pemutakhiran data, sehingga hak pilih masyarakat dapat terlindungi.

Pembahasan lainnya diarahkan pada rencana sosialisasi pengawasan partisipatif kepada penyandang disabilitas. Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Kota Gorontalo berupaya memperluas ruang partisipasi masyarakat, khususnya kelompok disabilitas, agar dapat terlibat aktif dalam pengawasan pemilu dan memahami pentingnya peran publik dalam menjaga demokrasi yang inklusif.

Melalui evaluasi internal ini, Bawaslu Kota Gorontalo menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesiapan kelembagaan, baik dalam aspek keterbukaan informasi publik, pengawasan data pemilih, maupun penguatan partisipasi masyarakat. Rapat evaluasi tersebut diharapkan menjadi langkah strategis agar setiap agenda kelembagaan dapat terlaksana secara profesional, transparan, dan berdampak bagi masyarakat.