JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjalani agenda padat pada Senin (6/7/2026) dengan sejumlah rapat di berbagai komisi dan alat kelengkapan dewan. Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari dugaan dampak lingkungan pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), hingga rancangan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Mayoritas rapat dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB dengan melibatkan kementerian, akademisi, organisasi masyarakat, pelaku usaha, serta perwakilan masyarakat untuk menyerap aspirasi dan memperkaya pembahasan kebijakan.

Di Badan Legislasi (Baleg), DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Wanadri (Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung). Masukan dari organisasi pecinta alam itu disebut akan digunakan dalam proses harmonisasi RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pada waktu yang sama, Komisi IV menerima aspirasi Ketua DPR Papua Tengah bersama perwakilan masyarakat Kabupaten Mimika. Pertemuan membahas dugaan dampak pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia terhadap lingkungan hidup, wilayah pesisir, alur sungai, serta kehidupan masyarakat di Kabupaten Mimika.

Komisi V menggelar rapat bersama Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dengan menghadirkan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah se-Indonesia. Agenda rapat berfokus pada pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

Isu penyelenggaraan ibadah haji juga menjadi perhatian Komisi VIII. Pada sesi pagi, komisi menerima masukan dari Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur terkait tata kelola bimbingan ibadah haji, penetapan biaya bimbingan, serta perlindungan terhadap jemaah.

Masih pada pukul 10.00 WIB, Komisi VI menggelar rapat dengan PT Agrinas Palma Nusantara. Pembahasan meliputi evaluasi kinerja perusahaan sepanjang 2025, rencana kerja dan peta jalan 2026, perkembangan kerja sama dengan masyarakat, serta strategi mendukung swasembada pangan.

Komisi XI mengundang akademisi dan pakar hukum dalam RDPU Panitia Kerja RUU tentang PFII. DPR menyerap pandangan publik terkait pembentukan pusat keuangan internasional yang diharapkan dapat memperkuat daya saing sektor keuangan nasional.

Memasuki siang hari pukul 12.30 WIB, Panitia Khusus (Pansus) menggelar RDPU dengan sejumlah organisasi, yakni Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), serta Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).

Pada pukul 13.00 WIB, Komisi IX menggelar rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk membahas isu ketenagakerjaan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja.

Di waktu yang sama, Komisi XI juga mengadakan rapat dengan para Direktur Utama bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pembahasan difokuskan pada evaluasi penempatan dana pemerintah di sektor perbankan.

Komisi VI melanjutkan agenda pada siang hari dengan rapat bersama PTPN III beserta subholding. Rapat membahas evaluasi kinerja korporasi, rencana kerja 2026, serta strategi mendukung swasembada pangan.

Masih terkait haji, Komisi VIII pada sesi siang menerima masukan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam, antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan Nahdlatul Wathan. Pembahasan difokuskan pada perspektif fikih mengenai pelaksanaan wukuf di Arafah, dam, dan tanazul dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Berikutnya, pukul 14.00 WIB, Komisi X menerima audiensi dari DPP Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia, dan Koalisi Nasional Pemuda Mahasiswa Indonesia (KNPMI). Ketiga organisasi akan menyampaikan aspirasi terkait pembahasan RUU Sisdiknas.

Pada sore hari pukul 15.00 WIB, Komisi I dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan dari Dr. Ali Rashid Al Nuaimi, anggota Federal National Council Uni Emirat Arab sekaligus Ketua Komite Pertahanan, Urusan Dalam Negeri, dan Hubungan Luar Negeri. Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat hubungan parlemen kedua negara.

Agenda DPR ditutup oleh Komisi XII yang menggelar rapat bersama Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH RI. Rapat membahas masukan dalam penyusunan draf RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim.

Rangkaian agenda ini menunjukkan DPR mempercepat pembahasan berbagai isu, mulai dari lingkungan hidup, pendidikan, ketenagakerjaan, kehutanan, hingga penguatan sektor keuangan melalui penyusunan rancangan undang-undang dan evaluasi kebijakan pemerintah.