JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadwalkan pembahasan sejumlah isu strategis dalam rangkaian agenda rapat pada Senin, 13 Juli 2026. Sejumlah komisi, Badan Legislasi (Baleg), serta panitia khusus (pansus) akan menggelar rapat kerja, rapat dengar pendapat (RDP), dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama kementerian, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, hingga perwakilan masyarakat.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana di Komisi III DPR RI. Pada pukul 09.30 WIB, Komisi III dijadwalkan menerima masukan dari Dr. Didi Sunardi, S.H., M.H. dan Senat Mahasiswa UIN. Pembahasan dilanjutkan siang hari melalui RDPU bersama Harry Ponto dari Peradi SAI dan Hermansyah Dulaimi dari DPN Peradi.
Selain itu, Komisi III juga mengagendakan audiensi pada pukul 14.30 WIB bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kapolres Lombok Tengah, kuasa hukum korban, serta Lembaga Perlindungan Anak untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait persoalan hukum.
Di bidang legislasi, Baleg DPR RI memulai pembahasan RUU tentang Satu Data Indonesia melalui rapat Panitia Kerja pada pukul 10.00 WIB. Pembahasan dilanjutkan pada siang hari dengan mendengarkan masukan dari Asosiasi Blockchain Indonesia yang diwakili Steven Suhadi serta CEO Baliola, IGP Rahman Desyanta.
Sementara itu, Pansus RUU Hukum Perdata Internasional dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat umum bersama PERADI Profesional dan kalangan akademisi. Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan juga direncanakan berdialog dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait substansi rancangan undang-undang tersebut.
Dari sektor ekonomi, Komisi XI DPR RI akan menggelar rapat kerja bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mengevaluasi kinerja perekonomian nasional Semester I Tahun 2026. Komisi XI juga melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Komisi V DPR RI pada hari yang sama menjadwalkan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan serta para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat se-Indonesia.
Isu penguatan UMKM dan ekonomi kreatif juga masuk dalam agenda Komisi VII DPR RI. Komisi ini dijadwalkan menggelar dua rapat dengan Kementerian UMKM serta Kementerian Ekonomi Kreatif untuk membahas akses pembiayaan dan permodalan bagi pelaku usaha.
Komisi VI DPR RI turut membuka ruang partisipasi publik dengan menerima masukan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi terkait rencana ratifikasi Free Trade Agreement (FTA) dan Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Di bidang sosial dan lingkungan, Komisi XII DPR RI dijadwalkan menerima audiensi Forum Masyarakat Peduli Dampak Lingkungan mengenai dampak proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Komisi XII juga direncanakan berdialog dengan Sawit Watch dan jaringannya terkait keterlibatan petani swadaya dalam mendukung program biodiesel nasional.
Adapun Komisi IX DPR RI akan menerima audiensi Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta dan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI). Rangkaian agenda ditutup oleh Komisi X DPR RI melalui rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membahas sinkronisasi data statistik dengan program kementerian dan lembaga di bidang pendidikan.
Padatnya agenda pada hari tersebut menunjukkan upaya DPR RI mempercepat pembahasan sejumlah rancangan undang-undang strategis sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di berbagai sektor.
