Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menghasilkan 10 rekomendasi strategis yang disepakati sebagai agenda bersama pemerintah kota untuk memperkuat pembangunan perkotaan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.
Sepuluh rekomendasi tersebut dirumuskan dari rangkaian forum selama Rakernas XVIII APEKSI yang mengusung tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”. Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam mengatakan, rekomendasi merupakan hasil konsolidasi pembahasan dalam berbagai forum Rakernas. Menurutnya, pemerintah kota memiliki pengalaman langsung menghadapi beragam tantangan pembangunan, sehingga masukan yang dirumuskan diharapkan dapat memperkuat kebijakan nasional.
“Persoalan pemerintah kota hari ini tidak lagi semata-mata teknis. Solusinya membutuhkan ruang dialog dan political will agar berbagai rekomendasi daerah benar-benar menjadi kebijakan,” kata Alwis dalam kegiatan Dialog Kota Tangguh dan Mayors Talk di Ballroom Grand City Hall, Kota Medan, Rabu (1/7/2026).
Adapun 10 rekomendasi Rakernas XVIII APEKSI meliputi: (1) penguatan kapasitas fiskal dan reformasi hubungan keuangan pusat-daerah; (2) penataan kebijakan ASN, PPPK, dan fleksibilitas belanja daerah; (3) penguatan tata kelola Program Strategis Nasional di daerah; (4) percepatan infrastruktur dan konektivitas wilayah; (5) transformasi tata kelola pemerintahan dan digitalisasi layanan publik; (6) penguatan ketahanan lingkungan dan tata kota berkelanjutan; (7) penguatan ekonomi lokal dan pembangunan inklusif; (8) penguatan tata ruang, kerja sama daerah, dan pembangunan kewilayahan; (9) penguatan advokasi hukum dan kepastian regulasi; serta (10) pelibatan generasi muda dalam perencanaan, implementasi, hingga pemantauan pembangunan kota.
Rumusan tersebut menegaskan bahwa ketangguhan kota tidak hanya terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas fiskal, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan ekonomi, transformasi digital, pengelolaan lingkungan, serta kolaborasi antarpemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai Rakernas XVIII APEKSI bukan agenda seremonial, melainkan forum strategis bagi pemerintah kota untuk berbagi pengalaman, bertukar praktik baik, dan menyusun solusi bersama menghadapi tantangan pembangunan. Ia menyinggung kondisi keterbatasan fiskal daerah, dinamika geopolitik, dan situasi perekonomian nasional sebagai alasan pentingnya ruang saling belajar dan penguatan kolaborasi antardaerah.
“Praktik-praktik terbaik itu ada di kawan-kawan kita sendiri. Kami di Kementerian Dalam Negeri melalui [Direktorat Jenderal Bina] Keuda, melalui [Direktorat Jenderal] Otda kemudian dapat data-data juga dari APEKSI, ini justru melihat dengan bangga dan optimis bagaimana kota-kota ini menjadi transformer, menjadi survivor dengan berbagai macam inisiatif-inisiatif,” ujar Bima saat membuka Rakernas XVIII APEKSI.
Bima menambahkan, Rakernas juga mempererat kebersamaan antarkepala daerah dengan mengesampingkan sekat politik, birokrasi, maupun feodalisme. Ia turut mendorong pemerintah kota meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi tata kelola, termasuk digitalisasi pembayaran, penguatan kolaborasi, serta kepemimpinan kepala daerah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program.
Ia berharap hasil Rakernas XVIII APEKSI dapat menjadi pijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kota-kota yang semakin tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.
Rakernas XVIII APEKSI berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 di Kota Medan. Selain sidang organisasi, agenda kegiatan juga mencakup Youth City Changers (YCC), Ladies Program, Forum Kepala Bappeda, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi Digital (Komdigi), Forum Pangan, Forum Bisnis, Karnaval Budaya Nusantara, hingga Indonesia City Expo (ICE).
