JAKARTA — Pengangkatan sejumlah komisaris badan usaha milik negara (BUMN) dari kalangan nonkorporasi menuai sorotan publik. Penunjukan tersebut dinilai sebagian pihak sarat muatan balas jasa politik.

Pemerintah menegaskan, penunjukan komisaris dilakukan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan mendukung agenda strategis negara di perusahaan pelat merah.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan keberadaan komisaris memiliki peran penting dalam mengawal jalannya perusahaan sekaligus memastikan kebijakan pemerintah sebagai pemegang saham negara dapat berjalan optimal.

“Dari pengalaman saya sendiri, karena saya pernah berada di, merasakan jadi Komisaris Pertamina Hulu Energi, sebetulnya memang keberadaan komisaris itu penting dan perlu, untuk bisa memberikan arahan sekaligus mengawal agenda-agenda pemerintah,” kata Qodari saat ditemui di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Sorotan publik menguat setelah sejumlah figur nonkorporasi ditunjuk sebagai komisaris BUMN. Di antaranya, asisten Raffi Ahmad, Mufli Ananda, yang diangkat sebagai Komisaris PT Krakatau Posco, serta relawan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ginka Febriyanti Ginting, yang menjabat Komisaris PT Pertamina Retail (Pertare).

Qodari berpendapat, komisaris yang berasal dari latar belakang berbeda dapat membawa perspektif baru dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Menurut dia, pengalaman dari luar dunia korporasi berpotensi menjadi nilai tambah dalam mencari alternatif solusi bagi perusahaan.