Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan pentingnya menumbuhkan budaya sadar dan taat hukum di tengah masyarakat. Menurut Presiden, kehadiran hukum ke depan tidak semestinya hanya tampil dalam wajah yang represif dan bergantung pada kerja penegak hukum, melainkan menjadi bagian dari budaya hidup masyarakat.

Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri Sidang Pleno Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2019 di Jakarta Convention Centre, Rabu (26/02/2020). “(Kita ingin) sadar hukum sudah hidup dalam budaya masyarakat, sehingga kerja-kerja para penegak hukum menjadi lebih ringan,” ujar Presiden yang akrab disapa Jokowi.

Kepercayaan pada peradilan dinilai fundamental

Presiden juga menilai tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan merupakan bagian mendasar dari meningkatnya kepercayaan pada hukum. Ia mendorong seluruh warga negara, terutama dari keluarga kurang beruntung, untuk semakin berani memperjuangkan keadilan.

Dalam kesempatan itu, Presiden menyoroti kebutuhan masyarakat akan layanan peradilan yang semakin baik dan cepat, terutama di tengah persoalan yang kian kompleks. Ia juga menekankan pentingnya putusan yang seadil-adilnya di tengah beragam kepentingan pihak yang berperkara. Presiden mengakui tantangan yang dihadapi MA dan jajarannya tidak ringan.

Beban perkara dan dorongan keterbukaan

Presiden menyampaikan bahwa dari 20.275 beban perkara pada 2019, tersisa 217 perkara yang belum diputus. Angka tersebut disebut sebagai jumlah terendah sepanjang sejarah berdirinya MA. Presiden menyatakan apresiasi atas upaya MA dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Ia menegaskan kecepatan dan keterbukaan sebagai kunci penting, seraya mendorong proses peradilan yang semakin sederhana, semakin cepat, dan semakin transparan.

Dukungan peningkatan kualitas SDM hakim

Dalam kerangka reformasi peradilan, Presiden menyatakan akan terus mendukung upaya MA meningkatkan kualitas putusan hakim melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, baik calon hakim maupun hakim yang sudah bertugas. Presiden juga menilai minat menjadi hakim perlu terus didorong, termasuk dengan mendorong masuknya calon-calon hakim dari fakultas hukum terbaik agar kualitas input semakin baik.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua DPR RI Puan Maharani; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD; Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo; serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.