Politbiro menetapkan ketentuan mengenai susunan peserta, agenda, serta tata cara penyelenggaraan rapat Komite Sentral. Aturan tersebut juga memuat pedoman perilaku peserta, mekanisme diskusi, hingga pengelolaan informasi dan peliputan media selama konferensi berlangsung.
Dalam ketentuan mengenai peserta, disebutkan bahwa rapat diikuti oleh anggota Komite Pusat, baik anggota penuh maupun anggota pengganti. Selain itu, terdapat tamu undangan yang mencakup anggota Komite Inspeksi Pusat serta sejumlah delegasi yang bukan anggota Komite Pusat, kecuali untuk bagian rapat yang bersifat tertutup.
Daftar tamu ditetapkan oleh Komite Tetap Komite Sentral Partai. Bila diperlukan, Politbiro dapat mengundang pejabat yang bukan anggota Komite Sentral Partai namun relevan dengan materi rapat, untuk hadir dan menyampaikan laporan.
Aturan tersebut menyebut Komite Sentral Partai menggelar pertemuan secara teratur dua kali setahun berdasarkan program kerja dan kondisi praktis, kecuali pada tahun pertama masa jabatan Kongres. Penyesuaian jadwal dapat dilakukan apabila diperlukan.
Dalam pelaksanaannya, rapat dapat diselenggarakan dengan kombinasi format tatap muka dan daring, menyesuaikan kondisi aktual. Di luar agenda rapat reguler, Politbiro dapat memutuskan penyelenggaraan rapat Komite Sentral apabila dianggap perlu atau apabila lebih dari setengah anggota Komite Sentral (resmi) mengajukan permintaan. Rapat tambahan tersebut dapat dimasukkan ke agenda sepanjang masa jabatan.
Terkait pengumuman penyelenggaraan konferensi, Kantor Pusat Partai akan mengumumkannya setidaknya 15 hari sebelum tanggal yang dijadwalkan, sesuai keputusan Politbiro mengenai penyelenggaraan, isi, dan agenda rapat.
Aturan juga menegaskan tanggung jawab dan kewenangan delegasi dalam rapat. Para delegasi diwajibkan mematuhi secara ketat peraturan kerja Komite Sentral, Politbiro, Sekretariat, serta program konferensi. Delegasi juga harus mengikuti arahan pimpinan sidang, memberikan suara atas keputusan umum Komite Sentral, dan bersama Komite Sentral Partai secara kolektif bertanggung jawab memimpin pelaksanaan keputusan tersebut.
Delegasi diminta mempelajari dengan saksama serta aktif membahas usulan, laporan, dan isu yang diajukan Politbiro dan Sekretariat kepada Komite Pusat. Sementara itu, tamu undangan dapat berpartisipasi dalam diskusi kelompok, dan apabila diminta Politbiro, turut berdiskusi di aula utama.
Dalam pelaksanaan rapat, delegasi diharuskan duduk sesuai tempat yang telah ditentukan berdasarkan papan nama di aula, menjaga citra dan perilaku yang pantas, serta mematuhi aturan berbicara dan ketentuan terkait dari Partai dan Negara.
Setelah konferensi, anggota Komite Pusat—baik anggota tetap maupun anggota pengganti—bertanggung jawab memimpin atau mengarahkan penyebarluasan serta implementasi resolusi dan kesimpulan rapat di tingkat lokal, lembaga, dan unit sesuai ketentuan yang berlaku.
Peraturan tersebut juga memuat ketentuan tentang kepemimpinan dan pengelolaan rapat, termasuk tugas diskusi kelompok. Sekretaris Jenderal memimpin rapat, menyampaikan sambutan pembukaan, penutupan, dan kesimpulan. Bergantung pada isi dan kebutuhan tiap sesi, Sekretaris Jenderal dapat memimpin langsung atau menugaskan anggota Politbiro kunci untuk mengelola rapat. Pejabat yang memimpin akan menugaskan lembaga terkait untuk mencatat risalah rapat.
Komite Tetap Komite Sentral Partai menetapkan pembagian kelompok diskusi dan menunjuk delegasi untuk memimpin serta mengelola diskusi di setiap kelompok. Pembagian kelompok dilakukan secara bergilir agar delegasi memiliki kesempatan mendengar dan bertukar pikiran dengan lebih banyak peserta.
Dari sisi persiapan materi, dokumen resmi konferensi dikirim secara elektronik. Kantor Pusat Partai mengirim tablet berisi dokumen konferensi kepada delegasi setidaknya lima hari sebelum pembukaan untuk ditinjau. Untuk dokumen yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara, berlaku ketentuan hukum perlindungan rahasia negara.
Setiap anggota Komite Sentral dan delegasi yang hadir juga bertanggung jawab mempelajari materi, menyiapkan kontribusi, dan menyerahkannya kepada Kantor Pusat Partai untuk dikompilasi serta diteruskan kepada lembaga yang bertanggung jawab atas proyek terkait. Lembaga tersebut kemudian menyiapkan laporan umpan balik dan penjelasan untuk disampaikan ke konferensi.
Lembaga yang menyusun usulan proyek diwajibkan menuntaskan dokumen dalam berkas proposal yang akan diajukan, termasuk menjelaskan isu-isu utama yang memunculkan perbedaan pendapat, untuk kemudian diserahkan kepada Komite Pusat guna dipertimbangkan dan diputuskan.
Selain itu, aturan turut mengatur program konferensi, pemilihan, pemungutan suara, serta sesi tanya jawab dalam rapat.
Dalam hal informasi dan peliputan, ketentuan menyatakan pers dapat meliput sesi pembukaan, sesi penutupan, serta sejumlah diskusi di aula utama dan di kelompok kerja. Kantor Pusat Partai akan menerbitkan siaran pers harian kepada kantor berita dan media.
Usai konferensi, Komite Pusat menugaskan Sekretariat untuk mengarahkan penyebaran hasil dan isi rapat. Informasi terkait konferensi disampaikan secara proaktif, tepat waktu, akurat, dan konsisten, dengan penguatan komunikasi kebijakan untuk membangun konsensus sosial mengenai isu baru, kebijakan utama, dan keputusan yang diambil.
