Di banyak ruang kelas sekolah dasar, anak-anak akrab dengan pelajaran menghafal nama pahlawan, mengenali jenis hewan, hingga menguasai tabel perkalian. Namun, pembahasan mengenai hak-hak dasar warga negara, makna demokrasi, atau arti penting suara mereka kelak masih jarang mendapat tempat.
Politik kerap dipandang sebagai urusan yang terlalu “dewasa” untuk anak-anak. Padahal, kesadaran berpolitik sejak dini dinilai penting agar generasi muda tidak gagap ketika berhadapan dengan realitas kebangsaan dan kehidupan berdemokrasi.
Alasannya, politik hadir dalam berbagai aspek keseharian, mulai dari harga kebutuhan pokok, kualitas udara, hingga akses internet di daerah pelosok. Berbagai hal itu lahir dari keputusan politik. Ketika politik dianggap tabu, banyak orang tumbuh apatis dan memandang politik sebagai sesuatu yang kotor serta semata urusan elit. Dalam situasi seperti itu, ruang demokrasi berisiko dikuasai segelintir pihak yang pandai menggiring opini.
Pemahaman politik juga kerap dipersempit seolah hanya berkaitan dengan bilik suara dan kegiatan mencoblos lima tahun sekali. Anak muda kemudian hanya diingatkan untuk tidak golput tanpa dibekali pemahaman yang memadai. Padahal, politik dapat dipahami sebagai keterampilan warga negara: berpartisipasi, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi kekuasaan. Kesadaran semacam ini tidak muncul secara tiba-tiba ketika seseorang berusia 17 tahun.
Di sisi lain, pendidikan formal dinilai masih berfokus pada hafalan dan capaian nilai akademik. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sering berhenti pada pasal dan sila, tanpa ruang bertanya lebih jauh, misalnya tentang siapa yang diuntungkan oleh sebuah aturan atau bagaimana mengubah situasi yang tidak adil. Ketika ruang pendidikan tidak memadai, media sosial kerap mengambil alih peran tersebut. Anak-anak pun rentan terpapar hoaks, polarisasi, dan kultus individu.
Apatisme politik dipandang berbahaya karena dapat menggerus partisipasi rakyat, yang menjadi “darah segar” demokrasi. Anak-anak yang tidak pernah diajak berdiskusi berisiko tumbuh menjadi warga yang pasrah. Sebaliknya, jika sejak kecil mereka dilatih menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, dan mengambil keputusan bersama, mereka dinilai lebih tahan terhadap populisme dan manipulasi politik.
Dalam pandangan ini, politik tidak semata perebutan kekuasaan, melainkan juga tanggung jawab moral tentang bagaimana keputusan diambil demi kebaikan bersama. Pelajaran politik dapat hadir dalam hal sederhana: memahami bahwa membuang sampah sembarangan merugikan orang lain, atau menyadari bahwa suara mereka berpengaruh saat memilih ketua kelas.
Karena itu, pendidikan politik sejak dini dipandang bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Sekolah dapat melibatkan siswa dalam merumuskan aturan kelas, guru membuka ruang diskusi kritis, dan keluarga menanamkan nilai demokrasi melalui percakapan sehari-hari.
Kesadaran berpolitik disebut tidak tumbuh seketika. Ia perlu ditanam, dipupuk, dan dirawat. Menundanya berarti membiarkan generasi baru memasuki ruang politik tanpa bekal yang cukup—lebih mudah digiring dan lebih mudah ditipu.
