Musyawarah Wilayah (Muswil) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Jawa Timur 2026 disiapkan tidak hanya sebagai forum pergantian kepemimpinan. Agenda yang akan digelar di Plaza Airlangga Kampus C Universitas Airlangga Surabaya, Sabtu (4/7/2026), diarahkan menjadi ruang pertanggungjawaban, pewarisan gagasan, sekaligus kontribusi intelektual bagi masa depan bangsa.
Ketua ICMI Jawa Timur periode 2021–2026, Ulul Albab, dijadwalkan menyampaikan tiga agenda besar dalam forum tersebut. Tiga agenda itu meliputi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan ICMI Jawa Timur 2021–2026, pemaparan buku ICMI 2045: Dari Organisasi Cendekiawan Menuju Arsitek Peradaban Indonesia, serta pengenalan gagasan National Public Spending Intelligence System (NPSIS).
Ulul menilai Muswil tidak semestinya berhenti pada urusan administratif organisasi. Menurut dia, ICMI memikul tanggung jawab intelektual di tengah perubahan zaman, sehingga Muswil perlu menjadi forum yang lebih substantif.
“Muswil ini bukan hanya forum organisasi. Ia harus menjadi ruang pertanggungjawaban amanah, pewarisan gagasan, dan kontribusi pemikiran bagi masa depan umat, bangsa, dan negara,” kata Ulul Albab, Jumat (3/7/2026).
Ia menambahkan, pembahasan Muswil tidak hanya menyangkut siapa yang akan memimpin organisasi lima tahun mendatang, tetapi juga gagasan besar apa yang akan diteruskan dan kontribusi apa yang dapat diberikan ICMI kepada Indonesia. “Yang penting bukan hanya siapa yang memimpin ICMI Jawa Timur ke depan, tetapi juga arah pemikiran apa yang kita wariskan dan kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk negeri,” ujarnya.
LPJ kepengurusan 2021–2026
Agenda pertama yang akan disampaikan adalah LPJ kepengurusan ICMI Jawa Timur periode 2021–2026. Ulul menyebut LPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban amanah kepada anggota dan publik setelah lima tahun menjalankan roda organisasi.
Dalam LPJ tersebut, perjalanan organisasi akan dipotret dari berbagai sisi, mulai dari penguatan fondasi organisasi, perawatan tradisi intelektual, pembangunan kolaborasi strategis, perluasan pengaruh publik, hingga program yang menyentuh isu pendidikan, dakwah, kebijakan publik, antikorupsi, ekonomi umat, dan Indonesia Emas 2045.
“LPJ bukan sekadar laporan kegiatan. LPJ adalah cara kita membaca kembali perjalanan organisasi: apa yang sudah dikerjakan, apa yang perlu diperkuat, dan bagaimana amanah itu dipertanggungjawabkan,” kata Ulul.
Buku ICMI 2045
Agenda kedua adalah pemaparan buku ICMI 2045 yang disiapkan sebagai warisan pemikiran bagi kepengurusan berikutnya dan generasi ICMI di masa depan. Ulul menjelaskan, buku itu lahir dari kegelisahan melihat perubahan dunia yang dinilai berlangsung sangat cepat.
Ia berpandangan, organisasi cendekiawan tidak cukup hanya mengelola kegiatan rutin. ICMI, menurut dia, perlu membaca ulang peran sejarahnya dan menempatkan diri secara lebih strategis dalam percakapan kebangsaan.
“ICMI tidak cukup hanya menjadi organisasi cendekiawan. ICMI harus tumbuh sebagai thought leadership organization, bahkan menjadi arsitek peradaban Indonesia,” ujarnya.
Dalam buku tersebut, sejumlah peran strategis ICMI dirumuskan kembali. ICMI diproyeksikan sebagai think tank kebangsaan, inkubator pemimpin masa depan, jembatan ilmu dan kebijakan, penggerak ekosistem inovasi umat, sekaligus penjaga arah peradaban Indonesia menuju 2045.
Ulul menekankan, tantangan kebangsaan ke depan membutuhkan arah pemikiran yang jernih, peta jalan, gagasan, dan keberanian intelektual. “Organisasi intelektual harus mampu memadukan kerja organisasi, produksi gagasan, dan keberanian menawarkan solusi bagi persoalan bangsa,” katanya.
Pengenalan NPSIS
Agenda ketiga adalah pengenalan NPSIS atau National Public Spending Intelligence System. Gagasan ini dirancang sebagai sistem kecerdasan belanja publik nasional untuk membantu negara membaca risiko kebocoran anggaran, anomali belanja, dan potensi penyimpangan secara lebih dini.
Ulul mengatakan, NPSIS muncul dari keprihatinan bahwa negara memiliki data yang sangat besar, tetapi belum sepenuhnya mampu mengubahnya menjadi kecerdasan pengawasan yang terpadu. Ia menilai, pada era kecerdasan buatan, tata kelola negara membutuhkan sistem yang lebih prediktif, transparan, dan amanah.
“Negara sering kali memiliki data yang sangat besar, tetapi belum mampu mengubahnya menjadi kecerdasan pengawasan yang terpadu. Melalui NPSIS, kita ingin mendorong tata kelola negara yang lebih cerdas, prediktif, transparan, dan amanah,” ujarnya.
Menurut dia, pengawasan belanja publik tidak cukup hanya mengandalkan niat baik. Diperlukan sistem yang kuat, etis, dan mampu membaca risiko sejak dini agar uang rakyat dapat dijaga dengan lebih baik. “Uang rakyat tidak hanya dijaga dengan niat baik, tetapi juga dengan sistem yang cerdas, etis, dan berani membaca risiko sebelum terlambat,” kata Ulul.
ICMI Jawa Timur menilai tiga agenda itu menjadi penanda bahwa Muswil 2026 bukan sekadar forum memilih ketua baru. Muswil juga diposisikan sebagai momentum untuk mempertanggungjawabkan amanah, mewariskan arah pemikiran, dan menegaskan kembali peran cendekiawan muslim dalam menjawab persoalan bangsa.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang temu antara pertanggungjawaban, gagasan, dan keberlanjutan kepemimpinan. Muswil akan dihadiri unsur pengurus wilayah, pengurus daerah, tokoh cendekiawan muslim, akademisi, mitra strategis, serta berbagai elemen yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan ICMI Jawa Timur.
“Amanah harus dipertanggungjawabkan. Gagasan harus diwariskan. Dan kontribusi untuk negeri harus terus dihidupkan. Karena itu, Muswil ICMI Jawa Timur kami desain bukan hanya sebagai forum organisasi, tetapi sebagai forum peradaban,” kata Ulul.
Melalui Muswil ini, ICMI Jawa Timur berharap lahir kepemimpinan baru yang membawa kesinambungan gagasan, tidak hanya untuk menjaga organisasi tetap bergerak, tetapi juga untuk menghidupkan kembali peran cendekiawan muslim sebagai bagian dari kekuatan intelektual bangsa.
