Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. Selain mengejar keuntungan, BUMN juga menjadi instrumen negara untuk menyediakan pelayanan publik, membuka lapangan kerja, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Namun, di tengah persaingan global dan perkembangan teknologi yang cepat, BUMN menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kurangnya inovasi, rendahnya efisiensi, hingga tata kelola yang dinilai belum optimal. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah kerja sama internasional dapat menjadi salah satu jalan untuk memperbaiki kinerja BUMN.
Kerja sama internasional dipandang tidak semata hubungan bisnis antarnegara, tetapi juga sarana untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, teknologi, dan sistem pengelolaan yang lebih maju. Dalam konteks ini, kolaborasi global kerap dikaitkan dengan upaya transfer pengetahuan (knowledge transfer) dari pihak yang lebih berpengalaman.
Melalui kemitraan dengan perusahaan atau lembaga asing, BUMN dapat mempelajari praktik manajemen modern, pemanfaatan teknologi, serta strategi pelayanan yang lebih efektif. Transfer pengetahuan dianggap penting karena kemajuan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, melainkan juga kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan global.
Salah satu contoh kerja sama internasional yang disebutkan adalah kolaborasi PT PLN (Persero) dalam pengembangan energi terbarukan untuk menghadapi tantangan transisi energi. PLN bekerja sama dengan United Nations Office for Project Services (UNOPS) untuk melakukan kajian transisi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pengembangan jaringan pintar (smart grid), serta sejumlah program lainnya.
Selain itu, anak usaha PLN, PLN Indonesia Power (PLN IP), disebut membidik proyek energi bersih di kawasan Amerika dan Karibia dengan fokus pada eksplorasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala besar. Melalui forum global seperti COP28 dan aliansi transisi energi, PLN juga menjalin kerja sama strategis yang mencakup program peningkatan kapasitas, pendanaan, serta pengembangan inisiatif hidrogen hijau.
Meski demikian, kerja sama internasional dinilai tidak berarti menyerahkan pengelolaan kepada pihak asing. Kolaborasi perlu dilakukan secara selektif dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Jika tidak dikelola dengan baik, ketergantungan pada teknologi dan tenaga ahli asing dikhawatirkan dapat melemahkan kemandirian BUMN.
Keberhasilan kerja sama internasional juga bergantung pada kesiapan internal. Jika budaya kerja masih birokratis, transparansi rendah, dan inovasi minim, maka pengetahuan serta teknologi yang diperoleh dari luar dinilai tidak akan berdampak optimal. Karena itu, kerja sama internasional dinilai perlu dibarengi peningkatan kualitas SDM, reformasi tata kelola perusahaan, serta penguatan integritas.
Pada akhirnya, kerja sama internasional disebut tidak dapat secara instan menyelamatkan seluruh BUMN. Namun, jika disertai transfer pengetahuan yang efektif, tata kelola yang baik, serta komitmen perubahan dan inovasi, kolaborasi global dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja BUMN Indonesia di era globalisasi dan perkembangan teknologi.
