Keluarga Besar Eksponen 98 Provinsi Lampung menilai perjalanan Reformasi 1998 belum sepenuhnya mewujudkan seluruh cita-cita yang diperjuangkan. Mereka menilai reformasi telah membawa perubahan besar pada demokrasi politik, kebebasan sipil, dan supremasi hukum, namun persoalan keadilan sosial serta kesejahteraan rakyat masih menjadi pekerjaan rumah.
Pandangan itu disampaikan Koordinator Wilayah Sumatera Eksponen 98, Supriyanto, dalam kegiatan Refleksi 28 Tahun Reformasi di Mor Living Hotel Grand Praba, Bandar Lampung, Rabu, 1 Juli 2026.
Menurut Supriyanto, reformasi telah membuka ruang demokrasi melalui kebebasan pers, kebebasan menyampaikan pendapat, pelaksanaan pemilu berkala, serta kebebasan berserikat dan membentuk partai politik. Namun, ia menilai capaian demokrasi politik belum sepenuhnya berjalan beriringan dengan demokrasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Agenda reformasi yang belum dituntaskan selama 28 tahun ini adalah keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat,” kata Supriyanto.
Ia menyebut masih adanya persoalan penyalahgunaan kekuasaan, tata kelola pemerintahan yang belum optimal, serta ketimpangan pengelolaan sumber daya ekonomi sebagai tantangan yang perlu diselesaikan. Eksponen 98 Lampung juga mengajak seluruh elemen bangsa kembali melihat tujuan bernegara sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945, yakni menghadirkan pemerintahan yang melindungi rakyat, meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial.
Sementara itu, Ketua Keluarga Besar Eksponen 98 Lampung, Abu Hasan, menyatakan pihaknya mendukung sejumlah kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai kebijakan tersebut sejalan dengan semangat Reformasi 1998 dan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Abu Hasan menyebut dukungan diberikan antara lain pada kebijakan pemberantasan korupsi, pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, penguatan BUMN, serta kebijakan anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “Kami mendukung program pemerintah yang bertujuan membangun kemandirian ekonomi, mencegah kebocoran kekayaan negara, memberantas korupsi, dan menjadikan APBN sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan kritik terhadap pemerintah tetap merupakan bagian dari demokrasi, namun menurutnya kritik juga perlu disertai gagasan dan solusi alternatif bagi kepentingan rakyat. Eksponen 98 Lampung juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan program strategis pemerintah untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kami mendukung program pemerintah, tetapi jika ada penyimpangan atau korupsi terhadap program prioritas rakyat, harus ditindak tegas,” tegasnya.
Eksponen 98 Lampung berharap seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan demokrasi yang telah diperjuangkan sejak Reformasi 1998. Mereka menilai demokrasi politik perlu menjadi jalan menuju terwujudnya demokrasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
