Bupati Rote Ndao menjalani rangkaian agenda strategis selama tiga hari di Jakarta dan Yogyakarta untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat serta mempercepat pelaksanaan program yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat.
Pada Senin (29/6/2026) di Jakarta, Bupati menghadiri pertemuan di Gedung Mina Bahari. Ia bertemu Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, guna membahas pengadaan lahan tahap II untuk proyek K-SIGN. Dalam pertemuan tersebut, Bupati menegaskan pentingnya proses yang berjalan sesuai aturan agar tidak menimbulkan hambatan berkepanjangan dan hasilnya dapat dirasakan warga.
Masih di hari yang sama, Bupati melanjutkan pertemuan dengan Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Dr. Ady Candra. Pembahasan difokuskan pada rencana pembentukan Kampung Nelayan. Bupati menyampaikan bahwa program tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat pesisir, mulai dari hunian yang layak hingga penguatan usaha dan peningkatan pendapatan, serta mendorong agar rencana itu segera terealisasi.
Selanjutnya pada Selasa (30/6/2026), Bupati bersama Kepala Dinas PUPR Rote Ndao menghadap Direktur Jenderal Sumber Daya Air di Kementerian PUPR. Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah mengajukan usulan pembangunan infrastruktur air sebagai tindak lanjut kunjungan Menteri. Bupati menekankan bahwa air bersih dan irigasi merupakan kebutuhan pokok, sehingga dukungan diperlukan agar pembangunan tidak tertunda.
Rangkaian agenda ditutup pada Rabu (1/7/2026) di Yogyakarta. Bupati hadir sebagai narasumber dalam Konferensi Pendidikan Indonesia 2026 sekaligus menerima penghargaan. Ia menyatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama para guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat Rote Ndao, serta menjadi dorongan untuk terus meningkatkan pelayanan pendidikan demi kemajuan daerah.
Selama tiga hari kegiatan, Bupati Rote Ndao tercatat melakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membahas kelancaran proyek K-SIGN dan rencana pembentukan Kampung Nelayan, serta mengajukan dukungan pembangunan infrastruktur air ke Kementerian PUPR. Pemerintah daerah menegaskan langkah-langkah tersebut ditujukan agar program berjalan cepat, tepat sasaran, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.