Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat efektivitas perencanaan dan pelaksanaan agenda kerja tahunan dewan. Kegiatan yang berlangsung beberapa waktu lalu itu dimanfaatkan sebagai forum berbagi pengalaman dan studi komparasi terkait tugas, fungsi, serta implementasi agenda tahunan DPRD.
Rombongan Bamus DPRD Kalsel dipimpin Habib Hamid Bahasyim dan diterima jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Pertemuan tersebut diisi diskusi mengenai strategi penyusunan agenda kerja yang terencana dan efektif.
Dari DPRD Jawa Barat, diskusi diikuti Analis Hukum Ahli Muda Gatot Rahardja, S.H., serta Perisalah Legislatif Ahli Muda Ahmad Irfan, S.IP. Salah satu pokok bahasan utama adalah mekanisme penyusunan agenda tahunan DPRD, termasuk proses koordinasi lintas alat kelengkapan dewan agar seluruh kegiatan berjalan terukur dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
Kedua pihak juga mendalami peran Bamus dalam menetapkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan agenda tahunan DPRD. Dalam pembahasan itu, Bamus dinilai memiliki posisi strategis untuk mengatur ritme kerja lembaga sehingga agenda persidangan, rapat, dan kegiatan kedewanan dapat terlaksana secara efektif dan tepat waktu.
Selain mekanisme penyusunan agenda, diskusi turut mencakup metode penetapan skala prioritas kegiatan DPRD. Aspek yang dibahas meliputi tingkat urgensi, kebutuhan masyarakat, target kinerja lembaga, serta sinkronisasi dengan agenda pemerintah daerah. Melalui forum tersebut, Bamus DPRD Kalsel memperoleh gambaran mengenai praktik penyusunan prioritas kegiatan yang diterapkan di DPRD Jawa Barat.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi sarana pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antarlembaga legislatif daerah. Hasil pembahasan nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi DPRD Kalsel untuk menyempurnakan mekanisme penyusunan agenda tahunan, memperkuat koordinasi antaralat kelengkapan dewan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang lebih efektif, profesional, dan akuntabel.
