Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (29/6/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memperkuat efektivitas penyusunan dan pelaksanaan agenda kerja tahunan DPRD.
Rombongan Bamus DPRD Kalimantan Selatan dipimpin Habib Hamid Bahasyim. Mereka diterima jajaran Sekretariat DPRD Jawa Barat, yakni Analis Hukum Ahli Muda Gatot Rahardja, S.H., serta Perisalah Legislatif Ahli Muda Ahmad Irfan.
Pertemuan tersebut menjadi forum berbagi pengalaman sekaligus studi komparasi terkait tugas, fungsi, dan tata kelola Bamus dalam mengoordinasikan agenda kedewanan. Kedua pihak membahas strategi penyusunan agenda tahunan yang terencana, efektif, dan mampu mengakomodasi seluruh fungsi DPRD.
“Salah satu pembahasan utama adalah mekanisme penyusunan agenda tahunan DPRD,” kata Habib Hamid Bahasyim.
Menurut Habib Hamid Bahasyim, DPRD Jawa Barat memaparkan bahwa penyusunan agenda dilakukan secara sistematis melalui koordinasi lintas alat kelengkapan dewan. Dengan cara tersebut, setiap kegiatan dapat disusun secara terukur dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Diskusi juga mengulas peran strategis Bamus dalam menetapkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan agenda tahunan DPRD. Bamus dinilai berperan menjaga ritme kerja lembaga agar agenda persidangan, rapat, maupun kegiatan kedewanan berjalan efektif, tepat waktu, dan sesuai target.
Selain itu, rombongan DPRD Kalimantan Selatan mendalami metode penetapan skala prioritas kegiatan DPRD. Pembahasan ini mencakup penyusunan prioritas berdasarkan tingkat urgensi, kebutuhan masyarakat, target kinerja lembaga, serta sinkronisasi dengan agenda pemerintah daerah.
“Kami berharap dapat memperoleh berbagai praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam penyempurnaan mekanisme penyusunan agenda tahunan,” ujar Habib Hamid Bahasyim.
Melalui pertukaran pengalaman tersebut, hasil diskusi diharapkan dapat memperkuat koordinasi antaralat kelengkapan dewan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar pelayanan kepada masyarakat semakin profesional, efektif, dan akuntabel.
