Penyesuaian gaji pokok per 1 Juli berdampak pada perubahan jadwal biaya penggunaan hak cipta untuk kafe dan restoran sebagaimana diatur dalam Keputusan 17/2023. Di tengah pembahasan soal implementasinya, muncul pula pertanyaan dari publik mengenai mekanisme penindakan: instansi mana yang berwenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap tempat usaha yang memutar musik tanpa izin atau tanpa membayar royalti.
Pengacara Dang Van Cuong dari Asosiasi Pengacara Hanoi menyatakan, perubahan jadwal biaya tersebut tidak mengubah kewenangan pihak yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penindakan pelanggaran hak cipta musik. Ia menegaskan, penggunaan musik di kafe dan restoran tetap mengacu pada Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual beserta pedoman terkait. Dalam ketentuan itu, pelaku usaha yang memanfaatkan musik untuk menghibur pelanggan wajib memperoleh izin dan memenuhi kewajiban pembayaran hak cipta sesuai aturan.
Dalam aspek sanksi, Keputusan 134/2025/ND-CP mengatur bahwa penggandaan dan penggunaan karya musik tanpa izin dapat dikenai denda hingga ratusan juta VND. Untuk pelanggaran oleh individu, denda disebut berkisar 5 juta hingga 50 juta VND. Sementara untuk organisasi, rentang denda 10 juta hingga 200 juta VND. Selain denda, pelanggar juga dapat diwajibkan menghentikan tindakan pelanggaran, membayar biaya hak cipta, serta memberikan kompensasi kepada pemilik hak cipta atas kerugian yang timbul.
Di luar jalur administratif, pemilik hak cipta juga dapat menempuh gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi. Dalam kasus yang dinilai serius—misalnya terdapat keuntungan ilegal atau kerugian signifikan—pelanggar dapat diproses pidana berdasarkan Pasal 225 KUHP, dengan ancaman penjara hingga 3 tahun. Untuk badan hukum komersial, denda pidana dapat mencapai satu miliar VND.
Dang Van Cuong juga mengingatkan perlunya membedakan peran organisasi pengelola hak cipta kolektif dengan lembaga pengelola negara. Menurutnya, organisasi seperti Pusat Perlindungan Hak Cipta Musik Vietnam berfungsi mewakili penulis dan pemilik hak untuk memberikan lisensi eksploitasi karya, mengumpulkan serta mendistribusikan royalti, memantau penggunaan karya, mendeteksi dugaan pelanggaran, mengirimkan permintaan penghentian pelanggaran, atau mengusulkan penanganan kepada otoritas berwenang.
Namun, organisasi-organisasi tersebut tidak memiliki kewenangan melakukan inspeksi maupun menjatuhkan sanksi administratif. “Organisasi perwakilan kolektif adalah entitas yang melindungi hak-hak sipil pemilik properti, sementara lembaga negara menjalankan kekuasaan publik untuk menangani pelanggaran. Kedua entitas ini memiliki status hukum yang berbeda, yurisdiksi yang berbeda, dan tujuan yang berbeda dalam melindungi hak kekayaan intelektual,” ujar Dang Van Cuong.
Tantangan penegakan di lapangan
Meski kerangka hukum dinilai cukup komprehensif, penegakan terhadap pelanggaran hak cipta musik di kafe dan restoran disebut masih menghadapi kendala. Dang Van Cuong menilai salah satu kesulitan utama adalah minimnya permintaan dari pemegang hak. Banyak penyanyi dan musisi tidak mengetahui karya mereka disalin atau digunakan secara ilegal, sehingga tidak mengajukan permohonan kepada pihak berwenang untuk menindak pelanggar.
Di sisi lain, inspeksi dan pemantauan oleh lembaga pengatur juga tidak dapat dilakukan secara rutin karena keterbatasan personel. Akibatnya, banyak kasus baru ditangani setelah ada pengaduan atau permintaan dari pemegang hak.
Dang Van Cuong menyebut, pelaku usaha juga memiliki berbagai cara untuk menghindari aturan, misalnya dengan membeli cakram musik atau drive USB yang berisi karya berhak cipta lalu memutarnya tanpa izin. Ketika tim inspeksi datang, sebagian tempat usaha disebut mengganti musik dengan versi yang dibeli atau bahkan menghentikan pemutaran musik, sehingga pelanggaran sulit dibuktikan. Ada pula yang beralasan tidak paham aturan atau mengaku ingin belajar dari pengalaman.
Menurutnya, penindakan juga menantang karena sulit menentukan keuntungan ilegal yang diperoleh dari pemutaran musik. Selain itu, masih banyak pemilik usaha yang mencampuradukkan hak penggunaan pribadi pada platform seperti Spotify dan YouTube dengan hak memutar musik untuk tujuan komersial. Inspeksi yang jarang disebut turut mendorong sebagian tempat usaha mengambil sikap menunggu sampai ada pemeriksaan.
Dang Van Cuong memperkirakan penyesuaian jadwal biaya dapat memicu peningkatan sengketa, petisi, serta permintaan klarifikasi hukum pada periode awal penerapan. Ia menekankan tujuan hukum hak cipta bukan untuk memperbanyak hukuman, melainkan membangun budaya menghormati hak kekayaan intelektual, memastikan pencipta memperoleh manfaat dari karyanya, dan menciptakan iklim usaha yang adil bagi pihak yang menggunakan musik secara legal.
Usulan penyederhanaan perizinan
Dari perspektif pasar, Khoa Tat—mantan Direktur Musik TikTok Vietnam—berpendapat proses perizinan perlu disederhanakan agar pelaku usaha lebih mudah memenuhi kewajiban hak cipta. Ia menilai, untuk memutar musik secara legal, pemilik bisnis kerap harus berurusan dengan lebih dari satu entitas karena hak cipta dan hak terkait bisa dimiliki pihak yang berbeda.
Menurut Khoa Tat, akan lebih mudah jika penjual dapat menawarkan kedua jenis hak tersebut dalam kisaran harga yang sama, sehingga pelaku usaha tidak perlu menandatangani dua kontrak dan membayar dua perusahaan berbeda hanya untuk memutar musik secara legal di tempat usahanya. Ia juga menyarankan agar dipilih perusahaan yang dapat berkomitmen menjual kedua hak, memiliki platform streaming musik, serta tim editor musik sesuai kebutuhan bisnis.
Untuk membatasi kontroversi, Khoa Tat menekankan perlunya mekanisme pengelolaan yang transparan dengan pengawasan lembaga negara. Tujuannya untuk mencegah penarikan biaya yang tidak semestinya, mengurangi penghindaran kewajiban hak cipta, sekaligus memastikan hak artis dan pemegang hak tetap terlindungi.
