Rencana penerapan tarif baru pengumpulan royalti musik di kafe dan restoran mulai 1 Juli menarik perhatian pelaku usaha. Sejumlah pemilik bisnis mempertanyakan apakah kebijakan ini merupakan aturan baru dan apakah usaha perseorangan wajib membayar.
Menurut analisis pengacara Hoang Ha dari Asosiasi Pengacara Kota Ho Chi Minh, kewajiban membayar royalti atas penggunaan musik dalam kegiatan bisnis sejatinya telah berlaku selama bertahun-tahun dan juga diterapkan pada berbagai jenis layanan lain, seperti hotel, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas perawatan kesehatan. Perubahan yang menjadi sorotan saat ini terutama terkait penyesuaian tarif.
Hoang Ha menjelaskan, mulai 1 Juli gaji pokok disesuaikan menjadi 2,53 juta VND per bulan. Karena sebagian biaya royalti dihitung berdasarkan rumus yang terkait dengan gaji pokok sebagaimana tercantum dalam Keputusan 134/2026/ND-CP, besaran pungutan juga ikut menyesuaikan. Keputusan 134/2026/ND-CP tersebut mengubah dan melengkapi Keputusan 17/2023/ND-CP tentang hak cipta dan hak terkait, serta mulai berlaku pada 9 April 2026.
Ia menekankan bahwa mekanisme ini bukan “biaya baru” yang dibebankan pemerintah pada kafe dan restoran, melainkan skema pembayaran atas pemanfaatan kekayaan intelektual pihak lain dalam operasional bisnis. Dalam praktiknya, musik sudah lama digunakan di ruang-ruang komersial, sementara perlindungan hak penulis, penampil, dan produser rekaman dinilai belum memadai. Karena itu, metode perhitungan dan pengumpulan royalti dipandang diperlukan agar pasar musik berjalan dalam tatanan hukum yang lebih jelas.
Meski demikian, ia menilai urgensi penataan tidak boleh berujung pada penerapan yang serba memaksa, terutama bagi usaha kecil. Kurangnya transparansi terkait lembaga pemungut, ruang lingkup otorisasi, jadwal tarif, penerbitan faktur, serta mekanisme pengaduan berpotensi memunculkan salah tafsir, seolah kebijakan ini menjadi beban biaya baru. Agar efektif, pengumpulan harus dilakukan dengan benar, kepada pihak yang tepat, dengan tarif yang tepat, serta dapat dibuktikan bahwa dana yang terkumpul benar-benar kembali kepada para pencipta.
Dalam penerapannya di kafe dan restoran, Hoang Ha melihat tantangan terbesar bukan pada dasar hukum, melainkan pada kepercayaan dan transparansi proses penagihan. Ia menyebut setidaknya ada tiga persoalan yang kerap muncul. Pertama, pemilik usaha sulit memastikan hak apa yang sedang dibayar—apakah hak cipta atas lagu, hak terkait atas rekaman, atau keduanya. Kedua, pemilik usaha perlu kepastian bahwa entitas penagih memang mendapat kewenangan dari penulis atau pemegang hak. Ketiga, metode perhitungan tarif harus jelas, misalnya berdasarkan jenis usaha, luas area, dan durasi penggunaan, serta tidak ditetapkan secara sewenang-wenang.
Ia juga menyoroti kondisi lapangan yang didominasi usaha kecil dengan kebiasaan memutar musik dari berbagai sumber seperti YouTube, Spotify, USB, atau televisi, sementara banyak pelaku usaha tidak memiliki dukungan departemen hukum maupun akuntansi profesional. Jika penagihan dilakukan berbeda-beda antarorganisasi, hal itu dinilai dapat memicu keresahan.
Karena itu, Hoang Ha mendorong agar informasi kunci dipublikasikan secara terbuka, mulai dari “perpustakaan” atau daftar repertoar hak cipta, ruang lingkup otorisasi, jadwal tarif, templat kontrak, faktur, hingga prosedur penanganan pengaduan. Ia menilai pengumpulan royalti adalah hal yang tepat, tetapi harus transparan, sederhana, dan terdokumentasi agar pelaku usaha memahami bahwa pembayaran dilakukan untuk hak yang sah dan bukan pungutan yang tidak jelas.
Untuk mematuhi aturan sekaligus meminimalkan sengketa, ia menyarankan pelaku usaha berpegang pada prinsip “menggunakan musik dengan dokumentasi yang tepat”, bukan sekadar mengikuti kebiasaan. Pemilik usaha disarankan memverifikasi apakah musik diputar untuk pelanggan, seberapa sering digunakan, dari sumber mana, serta memperhitungkan ukuran area usaha. Jika tidak memutar musik atau hanya menggunakan sistem suara internal yang tidak ditujukan untuk pelanggan, hal itu sebaiknya didokumentasikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman saat berhadapan dengan pihak penagih.
Bila usaha memang memutar musik, ia menyebut dua pendekatan yang dapat dipilih. Pertama, menandatangani perjanjian lisensi dengan pemegang hak cipta atau organisasi perwakilan resmi seperti VCPMC untuk hak cipta musik, lalu memeriksa pemenuhan hak terkait untuk rekaman audio dan video apabila menggunakan rekaman komersial. Kedua, menggunakan paket musik komersial, musik bebas royalti, atau musik AI dengan ketentuan yang mengizinkan pemutaran di tempat usaha.
Saat ada organisasi datang menagih, ia menyarankan pemilik usaha tidak langsung menolak, namun juga tidak membayar tanpa penjelasan yang memadai. Pelaku usaha diminta meminta dokumen hukum, surat kuasa atau ruang lingkup perwakilan, daftar karya atau kelompok hak yang dikenakan biaya, jadwal tarif, metode perhitungan—misalnya berdasarkan area atau jenis usaha—serta kontrak, faktur, dan rincian rekening tujuan pembayaran.
Setelah melakukan pembayaran, Hoang Ha menekankan pentingnya menyimpan dokumen pendukung, seperti kontrak, faktur, daftar putar, syarat dan ketentuan penggunaan, bukti transfer, dan korespondensi email. Menurutnya, kelengkapan dokumentasi ini dapat menjadi bukti penggunaan yang sah apabila kelak terjadi audit atau sengketa.
