Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan aksi demonstrasi penolakan kedatangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung, tidak memengaruhi agenda safari politik yang telah dijadwalkan di Lampung.

Aksi unjuk rasa itu digelar massa yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML). Mereka menyampaikan tuntutan terkait isu dugaan pelanggaran HAM hingga polemik ijazah milik Jokowi.

Ketua Bidang Politik DPP PSI Bestari Barus mengatakan partainya menghormati demonstrasi tersebut, namun agenda yang sudah tersusun tetap dijalankan. “Kita hormati itu (aksi demonstrasi), ya kan? Tetapi kita juga tetap harus menjalankan apa yang sudah teragenda,” ujar Bestari usai pembukaan Rakorda DPD PSI Bandar Lampung, Sabtu (27/6/2026).

Bestari menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang selama dilakukan sesuai ketentuan. “Saya kira menyampaikan pendapat di depan umum, itu adalah hal yang dilindungi oleh undang-undang. Kita hormati itu,” ucapnya.

Menurut Bestari, rangkaian agenda Jokowi di Lampung selama tiga hari tetap berjalan sebagaimana rencana pada 26–28 Juni 2026. Ia menyebut kunjungan tersebut bukan semata agenda internal PSI, melainkan juga untuk memenuhi undangan dan permintaan masyarakat di Provinsi Lampung. “Agenda ini bukan hanya agenda PSI belaka, tapi permintaan masyarakat Lampung juga untuk hadir di Lampung ini kepada Pak Jokowi. Saya kira itu,” katanya.

Dalam jadwal kunjungan selama 26–28 Juni 2026, Jokowi direncanakan menghadiri sejumlah kegiatan di beberapa kabupaten/kota di Lampung. Agenda itu mencakup pertemuan dengan kader dan pengurus PSI, silaturahmi dengan tokoh adat, kunjungan ke pelaku UMKM, menyapa masyarakat, menghadiri kirab budaya, serta bersilaturahmi dengan kalangan pondok pesantren.

Selain kegiatan tersebut, Jokowi juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah titik strategis di Lampung sebagai bagian dari rangkaian kunjungan selama tiga hari.