Pemutaran musik telah menjadi bagian dari strategi banyak pelaku usaha, terutama di sektor makanan dan minuman, untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi pelanggan. Namun, praktik ini berkaitan dengan kewajiban hak cipta yang kerap disalahpahami, termasuk anggapan bahwa berlangganan layanan streaming sudah cukup untuk memutar musik secara legal di tempat usaha.
Nguyen Minh Hoang, pemilik kedai kopi SIC di Kelurahan Vo Cuong, Provinsi Bac Ninh, mengatakan kedainya memutar musik dari pukul 09.00 hingga 22.00. Musik dipilih secara fleksibel tanpa daftar putar tetap, dengan staf tiap shift menentukan lagu yang dinilai sesuai, terutama lagu-lagu populer yang banyak disukai pelanggan.
Dosen Departemen Hukum Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Perdata Universitas Hukum Hanoi, Dr. Nguyen Phan Dieu Linh, menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan hukum kekayaan intelektual yang berlaku, kafe, restoran, dan bisnis yang memutar musik dari kaset, CD, maupun platform digital untuk melayani pelanggan termasuk dalam penggunaan komersial atas karya musik, rekaman suara, dan rekaman video yang telah dipublikasikan. Dalam konteks tersebut, pengguna tidak perlu meminta izin terlebih dahulu, tetapi tetap berkewajiban membayar royalti sesuai ketentuan.
Menurut Dieu Linh, salah satu kesalahpahaman yang umum terjadi adalah keyakinan sejumlah pelaku usaha bahwa pembayaran layanan streaming seperti YouTube Premium atau Spotify memungkinkan musik diputar di tempat usaha tanpa kewajiban tambahan. Ia menegaskan, biaya berlangganan streaming dan biaya hak penggunaan karya dalam lingkungan komersial merupakan dua hal yang berbeda.
“Membayar untuk mengakses platform streaming musik online hanya bertujuan untuk menyediakan pengalaman mendengarkan pribadi,” kata Dieu Linh. Ia menambahkan, layanan tersebut pada dasarnya memberikan fitur seperti bebas iklan, kualitas audio lebih tinggi, atau kemampuan mengunduh untuk didengarkan secara luring, namun tidak sama dengan hak untuk memanfaatkan karya dalam aktivitas komersial.
Selain memutar musik dari rekaman, sejumlah bisnis juga memilih menghadirkan penyanyi untuk tampil langsung guna meningkatkan pengalaman pelanggan. Dieu Linh menyebut aktivitas ini dikategorikan sebagai mempertunjukkan karya di depan umum sebagaimana diatur dalam poin b, klausul 1, Pasal 20 Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual. Karena itu, bisnis perlu memperoleh izin dari pemilik hak cipta serta memenuhi kewajiban finansial terkait ketika memanfaatkan karya untuk kepentingan komersial.
Tingkat perhatian terhadap pemenuhan kewajiban hak cipta musik di sektor layanan makanan dan minuman saat ini dinilai bervariasi. Model bisnis yang lebih besar seperti hotel, jaringan restoran, dan pusat perbelanjaan cenderung memprioritaskan kepatuhan atas hak cipta dan hak terkait sebagai bagian dari manajemen risiko.
Sementara itu, di kalangan usaha kecil dan kafe, hak cipta musik sering tidak dimasukkan dalam komponen biaya operasional. Kondisi ini, antara lain, dipengaruhi kebiasaan lama menggunakan musik tanpa biaya, serta anggapan bahwa musik hanya elemen pembentuk suasana, bukan layanan yang memerlukan pengeluaran khusus.
Dieu Linh mendorong pelaku usaha yang menggunakan musik untuk memandang hak cipta sebagai pengakuan atas nilai intelektual, upaya, dan kreativitas pencipta, artis, serta pemegang hak. Memasukkan biaya hak cipta sejak awal dalam rencana bisnis dinilai dapat membantu menyusun perencanaan keuangan yang lebih seimbang dalam struktur harga layanan, sekaligus mengurangi potensi pengeluaran tak terduga.
Dari sisi manajemen risiko, ia menilai biaya pemenuhan kewajiban hak cipta umumnya tidak signifikan dibanding total biaya operasional. Namun, penyalahgunaan musik dapat menimbulkan risiko hukum dan keuangan, serta berdampak pada reputasi dan citra usaha. Karena itu, kepatuhan hak cipta dipandang bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga bagian dari pengelolaan bisnis yang diperlukan untuk membangun lingkungan usaha yang profesional dan berkelanjutan.
