Banyak pemilik kedai kopi dan tempat usaha makanan-minuman mengaku belum memahami kewajiban dan tata cara pembayaran royalti musik untuk lagu yang diputar di tempat usaha. Ketika ditanya apakah pernah membayar royalti, harus membayar ke lembaga mana, serta jenis hak apa yang terkait dengan lagu yang diputar, sejumlah pelaku usaha menyebut belum pernah meneliti aturan hak cipta dan hak terkait secara menyeluruh.
Di sisi lain, mereka menyatakan membutuhkan pedoman yang lebih jelas dan transparan dari lembaga pengatur maupun unit pengumpulan hak cipta. Harapannya, kejelasan tersebut dapat mencegah kesalahpahaman sekaligus mengurangi risiko saat aturan diterapkan.
Di lapangan, banyak tempat usaha masih memutar musik dari YouTube, Spotify, atau platform daring lain menggunakan akun pribadi. Sejumlah pemilik usaha mengaku tidak menyadari bahwa paket layanan untuk penggunaan pribadi tidak otomatis mencakup hak pemakaian musik untuk tujuan komersial di tempat usaha.
Hoang Minh Hiep, manajer sebuah kedai kopi di distrik Tay Ho, Hanoi, mengatakan kedainya baru mengetahui adanya perubahan terkait aturan hak cipta musik dalam beberapa hari terakhir. Ia menyebut sebelumnya kedai lebih banyak memutar musik dari platform online dan tidak terlalu memperhatikan isu hak cipta karena belum mengkaji regulasi secara rinci.
“Sampai sekarang, belum ada lembaga yang datang langsung ke quán untuk membimbing atau mendidik kami tentang masalah ini,” kata Hiep. Ia menambahkan, kedainya pernah membeli paket layanan musik berlisensi untuk operasional, tetapi setelah masa paket berakhir, kedai kembali memakai aplikasi streaming biasa.
Menjelang berlakunya ketentuan biaya pada 1 Juli 2026, Hiep mengatakan sedang mempelajari regulasi lebih detail dan mempertimbangkan opsi agar tetap patuh hukum sekaligus menekan biaya tambahan.
Sementara itu, Nguyen Yen Linh, karyawan kedai bubble tea di distrik Thanh Xuan, Hanoi, menyatakan tempatnya tidak memutar musik secara rutin. “Kami hanya menyalakannya saat ramai, jadi kami belum diberi tahu atau diingatkan tentang peraturan hak cipta,” ujarnya.
Selain kebingungan soal kewajiban, sebagian pelaku usaha juga menyampaikan kekhawatiran terkait penipuan atau peniruan identitas dalam proses penagihan royalti. Beberapa respons yang kerap ditemui wartawan di berbagai tempat usaha antara lain, “Saya belum menelitinya,” “Saya tidak mengetahui informasinya,” atau “Toko saya belum pernah mendengar tentang peraturan ini.”
Nguyen Thi Hoa, pemilik kedai bubble tea di Jalan Nguyen Chi Thanh, Hanoi, menyebut kekhawatiran utamanya bukan pada besaran biaya, melainkan ketidakpastian mengenai instansi yang berwenang menagih, prosedur penagihan, serta cara memverifikasi petugas yang datang. Ia mengaku pernah menerima panggilan yang meminta pembayaran, namun penelepon tidak dapat menunjukkan identitas atau bukti verifikasi. Sejak itu, ia lebih waspada dan memilih tidak memutar musik untuk menghindari masalah.
Hal serupa disampaikan Hai Dang, pemilik kedai kopi di Cau Giay, Hanoi. Ia mengatakan belum mempelajari aturan royalti musik secara menyeluruh dan memilih tidak merespons panggilan yang membahas biaya karena khawatir penipuan. Ia juga menyebut belum pernah ada lembaga yang datang untuk membimbing atau bekerja sama langsung dengan tempat usahanya.
Duong Manh Quyet, pengelola kedai bubble tea di Cau Giay, menyatakan baru melakukan riset awal dan masih belum memahami jenis hak yang dikenakan atau metode penagihan. Ia mempertanyakan dasar yang bisa digunakan untuk menilai apakah musik yang diputar akan dikenai biaya. Menurutnya, jika mekanismenya terlalu rumit, ia mempertimbangkan untuk tidak menggunakan musik di tempat usaha.
Meski demikian, banyak pemilik usaha menilai standardisasi mekanisme pengumpulan royalti diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah musisi, penulis, dan pemilik rekaman suara. Namun, mereka meminta petunjuk yang lebih spesifik mengenai lembaga pengumpul, prosedur pembayaran, metode perizinan, serta cara menggunakan musik secara legal dalam bisnis.
Ketentuan perhitungan biaya disebut tercantum dalam Keputusan Nomor 134/2026/ND-CP tertanggal 6 April 2026 yang mengubah Keputusan Nomor 17/2023/ND-CP tentang hak cipta dan hak terkait. Pasal 33 menetapkan rumus biaya hak cipta tahunan bagi usaha yang menggunakan musik: biaya/tahun = gaji pokok × koefisien penyesuaian.
Mulai 1 Juli 2026, tingkat gaji pokok berdasarkan Keputusan 161/2026/ND-CP adalah 2.530.000 VND per bulan. Koefisien penyesuaian dihitung berdasarkan total luas area yang dapat digunakan dari kafe atau restoran selama setahun, dengan tiga tingkatan dasar: luas 15 m² menggunakan koefisien 0,35/15 m²/tahun; untuk area 15–50 m², setiap m² tambahan dikenakan 0,04/m²/tahun; dan untuk area di atas 50 m², setiap m² tambahan dikenakan 0,02/m²/tahun. Besaran maksimum ditetapkan 8 kali gaji pokok per tahun.
Selain luas, besaran royalti juga disesuaikan berdasarkan klasifikasi perkotaan lokasi usaha. Untuk Hanoi dan Kota Ho Chi Minh, tarif mengikuti jadwal tarif tetap. Kawasan perkotaan Tipe I menggunakan 80% dari kerangka harga; Tipe II 50%; Tipe III 20%; sedangkan kawasan terpencil, kurang mampu, atau sangat sulit menggunakan 10% dari kerangka harga. Dengan ketentuan ini, tempat usaha dengan luas yang sama—misalnya 40 m²—dapat membayar royalti berbeda bergantung pada provinsi atau kota tempat usaha berada.
