Majelis Ulama Indonesia (MUI) mematangkan agenda geopolitik umat menjelang pelaksanaan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII melalui Focus Group Discussion (FGD) Pra-KUII VIII. Kegiatan bertema “Indonesia, Dunia Islam, dan Tatanan Dunia Multipolar: Membangun Agenda Geopolitik Umat di Tengah Transformasi Global” itu digelar di Jakarta, Kamis (25/6/2026), sebagai bagian dari penyusunan rekomendasi strategis yang akan dibahas dalam KUII VIII pada akhir Juli 2026.
FGD tersebut diikuti sekitar 45 peserta dari kementerian dan lembaga, akademisi, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga filantropi, hingga mantan duta besar. Forum membahas penguatan peran umat Islam Indonesia dalam merespons perubahan geopolitik global yang dinilai bergerak menuju tatanan dunia multipolar.
Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan menilai Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Menurutnya, posisi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam mendorong dialog dan perdamaian di tingkat internasional.
“Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi jembatan dialog, diplomasi, dan perdamaian internasional di tengah meningkatnya dinamika konflik global,” ujar Amirsyah.
Ketua Kelompok Kerja Geopolitik dan Tatanan Dunia Baru KUII VIII, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menyoroti perubahan besar yang tengah terjadi di tingkat global, termasuk meningkatnya persaingan di bidang ekonomi, teknologi, kecerdasan buatan, keamanan siber, hingga penguasaan data. Ia menilai Indonesia perlu memperkuat diplomasi internasional, meningkatkan literasi digital, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai negara agar dapat berperan lebih aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia.
“Dunia sedang bergerak menuju tatanan multipolar. Karena itu Indonesia harus memperkuat diplomasi, meningkatkan literasi digital, serta memperluas kerja sama internasional agar mampu berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia,” kata Sudarnoto.
Dalam forum yang sama, Nieke Monika Kulsum, Ph.D., menyampaikan bahwa dinamika geopolitik global tidak hanya memengaruhi hubungan antarnegara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, teknologi, hingga ketahanan sosial. Ia menilai penguatan literasi geopolitik menjadi kebutuhan agar Indonesia mampu membaca perubahan global dan mengambil posisi strategis di tengah tantangan internasional.
“Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi penghubung dialog antarbangsa karena mengedepankan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan kerja sama. Potensi ini perlu dioptimalkan untuk memperkuat posisi Indonesia sekaligus menghadirkan kontribusi nyata bagi perdamaian dunia,” ujarnya.
Selain membahas perubahan tatanan dunia, forum juga menegaskan isu Palestina tetap menjadi perhatian utama umat Islam Indonesia. Para peserta menilai dukungan terhadap kemerdekaan Palestina perlu terus diperkuat melalui diplomasi internasional, advokasi hukum, bantuan kemanusiaan, serta penguatan kerja sama dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan negara-negara Global South.
Sejumlah isu strategis lain turut dibahas, antara lain meningkatnya Islamofobia, reformasi tata kelola global, penguatan ekonomi halal, hingga implementasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik internasional.
Hasil FGD akan menjadi salah satu bahan utama penyusunan dokumen strategis KUII VIII, termasuk rancangan Peta Jalan Geopolitik Umat 2026–2030. Dokumen tersebut direncanakan memuat rekomendasi terkait isu Palestina, tatanan dunia multipolar, penguatan geoekonomi umat, kedaulatan digital, serta peningkatan peran Indonesia dalam mendorong perdamaian dan keadilan global.
