SEMARANG — Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Nasrullah Larada mengajak seluruh kader organisasi dan elemen masyarakat untuk mendukung agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait perbaikan tata kelola sumber daya alam (SDA) dan pemerataan ekonomi.
Ajakan itu disampaikan Nasrullah saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) VII KB PII Jawa Tengah di Hotel Grasia, Semarang, Sabtu (27/6/2026).
Nasrullah menilai pemerintah saat ini menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk membenahi pengelolaan SDA yang selama ini, menurutnya, lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu. Ia menekankan dukungan perlu diberikan kepada siapa pun presiden yang memiliki komitmen memperjuangkan kepentingan bangsa.
“Siapa pun presidennya, ketika memiliki political will yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, sudah semestinya kita sebagai kader umat memberikan dukungan,” ujar Nasrullah.
Ia juga menyebut sejumlah kebijakan strategis yang ditempuh Presiden Prabowo sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus mengurangi praktik-praktik yang dinilainya merugikan negara.
Dalam pidatonya, Nasrullah menyinggung praktik perdagangan komoditas yang, menurutnya, membuat nilai tambah SDA Indonesia lebih banyak dinikmati negara lain. Ia mencontohkan komoditas seperti ikan hias dan minyak sawit mentah (CPO) sebagai gambaran masih adanya persoalan dalam tata niaga nasional.
“Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Karena itu, tata kelolanya harus benar-benar berpihak pada kepentingan bangsa,” katanya.
Selain itu, Nasrullah mengkritik minimnya respons kalangan akademisi terhadap isu pengelolaan SDA. Ia mendorong perguruan tinggi, pakar, dan akademisi untuk lebih aktif menyajikan kajian ilmiah guna mendukung perbaikan kebijakan publik.
“Kalau memang ada persoalan besar dalam pengelolaan sumber daya alam, mestinya ruang-ruang akademik juga aktif membahasnya,” ujarnya.
Nasrullah menegaskan dukungan KB PII terhadap pemerintah tidak didasarkan pada kepentingan politik praktis maupun jabatan, melainkan pada penilaian terhadap komitmen pemerintah dalam menjalankan agenda perbaikan.
“Saya menyampaikan ini bukan karena jabatan apa pun. Saya melihat ada kemauan yang serius untuk membenahi keadaan,” katanya.
Ia juga meminta kader KB PII di berbagai daerah ikut menyosialisasikan program-program pemerintah kepada masyarakat serta menjaga iklim politik yang kondusif.
“Kita harus menjadi bagian dari upaya menciptakan suasana politik yang sehat agar agenda pembangunan dapat berjalan dan tujuan bernegara dapat diwujudkan,” ujarnya.
Muswil VII KB PII Jawa Tengah turut dihadiri Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid, yang juga mantan aktivis PII. Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyampaikan sambutan secara daring.
