JAKARTA — DPR RI menjadwalkan sejumlah rapat yang membahas isu-isu strategis pada Rabu (24/6/2026). Agenda yang digelar berbagai komisi dan alat kelengkapan dewan itu mencakup penyelesaian konflik lahan yang melibatkan masyarakat adat, evaluasi sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru, hingga pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga untuk Tahun Anggaran 2027.
Sejak pagi, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan 10 kelompok masyarakat adat Suku Anak Dalam. Dalam pertemuan tersebut, BAM mendengarkan aspirasi terkait perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) serta penyelesaian konflik lahan antara masyarakat adat dan PT Berkat Sawit Utama.
Di waktu yang sama, BAM juga menerima aspirasi dari Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia. Organisasi tersebut menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan penanganan perkara hukum, ketenagakerjaan, serta tata kelola transportasi publik di DKI Jakarta.
Sementara itu, Komisi I DPR RI melanjutkan Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test) calon anggota Komisi Informasi (KI) Pusat periode 2026–2030. Uji kelayakan yang dilaksanakan dalam dua sesi itu berfokus pada pemaparan rencana kerja para calon serta pendalaman melalui tanya jawab.
Di bidang pendidikan, Komisi X DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) menggelar rapat dengar pendapat untuk mengevaluasi pelaksanaan seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Pada sesi pertama, Panja menghadirkan pakar pendidikan Prof. Nizam, Prof. Ganefri, dan Prof. Ravik Karsidi.
Pembahasan mencakup kebijakan dan implementasi SPMB PTN 2026, evaluasi pelaksanaan SPMB 2024–2025, penyusunan rekomendasi untuk pelaksanaan SPMB 2027, serta masukan terhadap revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Pada siang hari, Komisi X melanjutkan rapat dengan menghadirkan rektor dari sejumlah perguruan tinggi negeri, yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Tanjungpura (Untan), dan Universitas Terbuka (UT).
Di sektor infrastruktur dan kebencanaan, Komisi V DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Utama Basarnas dan BMKG. Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.
Komisi V juga melanjutkan pembahasan dengan jajaran Eselon I Kementerian Transmigrasi serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Fokus pembahasan diarahkan pada program prioritas dan kebutuhan anggaran yang akan dijalankan pada tahun mendatang.
Adapun Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN untuk membahas program pembangunan keluarga dan kependudukan nasional.
Di bidang keuangan, Komisi XI DPR RI mengadakan rapat kerja bersama Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) beserta jajaran guna membahas revisi anggaran lembaga tersebut.
Selain itu, Panitia Khusus (Pansus) DPR RI menjadwalkan rapat koordinasi dengan DPD RI pada pukul 14.00 WIB untuk membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian bersama kedua lembaga.
Rangkaian agenda tersebut menunjukkan perhatian DPR terhadap penyusunan program dan anggaran pemerintah tahun 2027, sekaligus merespons berbagai isu publik, mulai dari perlindungan masyarakat adat, peningkatan kualitas pendidikan tinggi, hingga penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
