JAKARTA – Sejumlah alat kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI menjadwalkan rangkaian rapat pada Kamis, 9 Juli 2026, dengan agenda pembahasan isu-isu strategis, mulai dari evaluasi standar pelayanan minimal (SPM) jalan tol, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia, hingga pembahasan RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Agenda dimulai pukul 10.00 WIB. Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) SPM Jalan Tol bersama Direktur Jenderal Bina Marga dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), serta menghadirkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dari berbagai daerah. Rapat ini difokuskan pada evaluasi dan pembahasan peningkatan SPM jalan tol di Indonesia.
Pada waktu yang sama, Komisi XI DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas. Agenda utama rapat tersebut adalah evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2026 selama semester pertama.
Masih pada pukul 10.00 WIB, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Bangsa (GRPB). Pertemuan ini membahas aspirasi masyarakat terkait konflik agraria di Desa Pelak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang melibatkan korporasi.
Memasuki siang hari, pukul 13.00 WIB, BAM DPR RI kembali mengadakan RDPU bersama Ketua Forum Warga Tolak Zona Merah Jambi. Dalam forum tersebut, DPR mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai kepastian hukum hak kepemilikan tanah yang terdampak pemblokiran sertifikat hak milik di Kota Jambi.
Di waktu yang sama, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN/Bappenas. Rapat ini merupakan bagian dari proses penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia.
Komisi XI DPR RI juga melanjutkan pembahasan RUU tentang PFII melalui rapat Panja dengan agenda penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari fraksi-fraksi kepada pemerintah.
Masih pada pukul 13.00 WIB, Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi publik Dialektika Demokrasi bertema “Peran DPR dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional”. Diskusi ini menghadirkan Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad dari Fraksi Gerindra dan pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah sebagai narasumber, serta dipandu anggota KWP Friederich Batari.
Pada pukul 14.00 WIB, Komisi XI kembali menggelar RDPU Panja RUU PFII dengan melibatkan asosiasi dan pelaku industri jasa keuangan, antara lain Himbara, Perbarindo, Perbanas, Asbisindo, AFPI, Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Persatuan Aktuaris Indonesia, MAPPI, IKPI, CFA Indonesia, hingga Asosiasi Dana Pensiun Indonesia. Forum tersebut ditujukan untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RUU PFII.
Rangkaian agenda ditutup pukul 16.00 WIB saat Baleg DPR RI menggelar rapat kerja dan RDPU bersama Menteri Komunikasi dan Digital serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menghadirkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Pertemuan ini difokuskan untuk menjaring masukan dalam penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia, dengan tujuan memperkuat tata kelola data nasional yang terintegrasi, akurat, dan aman.
