Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan melaporkan perkembangan dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan. Kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan progres yang mencakup penataan ruang serta perizinan pemanfaatan ruang untuk mendukung pelaksanaan PSN di sektor pangan.
Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (10/06/2026), Ossy menyampaikan bahwa langkah pertama yang dilakukan Kementerian ATR/BPN adalah penyesuaian tata ruang. Ia menyebut penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Selatan telah dilaksanakan pada Oktober 2025.
Selain itu, ia menjelaskan perkembangan perencanaan rinci. Dari target 19 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Papua Selatan, empat RDTR telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Dari empat RDTR tersebut, tiga di antaranya telah terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS). Pemerintah terus mendorong percepatan penyusunan RDTR lainnya untuk memperkuat kepastian pemanfaatan ruang sekaligus mendukung kemudahan investasi di kawasan Papua Selatan.
Rakortas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan itu juga membahas progres perizinan pemanfaatan ruang. Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan tiga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mendukung pengembangan kawasan, sementara tiga permohonan KKPR lainnya masih dalam proses.
KKPR yang telah diterbitkan, menurut Ossy, akan digunakan untuk pengembangan kawasan tanaman pangan, pelabuhan pendukung, serta pengembangan perkebunan sawit. Ia menegaskan Kementerian ATR/BPN pada prinsipnya mendukung permohonan KKPR selama persyaratan yang diperlukan dapat dipenuhi. Dalam kegiatan tersebut, Ossy hadir didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana.
Dalam kesempatan yang sama, Ossy juga menyampaikan bahwa Papua Selatan telah memenuhi ketentuan nasional terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan capaian 87,24%. Ia menilai capaian itu menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus menunjukkan potensi Papua Selatan sebagai salah satu lumbung pangan, energi, dan bioindustri di Indonesia.
Kementerian ATR/BPN, kata Ossy, berkomitmen memastikan pengembangan kawasan di Papua Selatan memiliki fondasi tata ruang yang kuat, legalitas yang jelas, serta kepastian pemanfaatan ruang agar pembangunan dapat mendatangkan kebermanfaatan.
Rakortas tersebut turut dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi beserta jajaran; Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Fais Nurofiq; Wakil Menteri Pertanian Sudaryono; serta jajaran dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hadir pula perwakilan Bupati Merauke serta pejabat dari kementerian/lembaga terkait.
