BERITA TERKINI
Wagub Kalteng Edy Pratowo Buka Musda VIII AMPI 2026 di Palangka Raya

Wagub Kalteng Edy Pratowo Buka Musda VIII AMPI 2026 di Palangka Raya

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo membuka Musyawarah Daerah (Musda) VIII Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) Provinsi Kalteng Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Ballroom Aquarius Hotel Palangka Raya, Minggu (14/6/2026).

Ketua Panitia Pelaksana, Fajri Nurdin, menyampaikan Musda VIII menjadi agenda untuk mengevaluasi program kerja periode sebelumnya sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan sebagai arah organisasi ke depan. Selain itu, Musda juga diarahkan untuk memperkuat organisasi di seluruh kabupaten/kota, menjalankan regenerasi kepemimpinan secara demokratis, serta memilih Ketua DPD AMPI Provinsi Kalteng periode 2026–2031.

Fajri mengatakan jumlah peserta Musda yang terdaftar sebanyak 150 orang. Peserta terdiri atas Pengurus DPD AMPI Provinsi Kalteng, delegasi DPD AMPI kabupaten/kota se-Kalteng, serta peninjau dari unsur Dewan Pembina dan Dewan Penasehat.

Dalam kesempatan itu, Edy membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng Agustiar Sabran. Ia menyebut Musda sebagai momentum penting bagi organisasi untuk melakukan evaluasi, konsolidasi, dan menyusun langkah strategis.

“Musda bukan hanya agenda pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi forum untuk memperkuat komitmen organisasi dalam menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks dan dinamis,” kata Edy.

Edy menekankan peran AMPI sebagai organisasi kepemudaan yang dinilai strategis dalam mencetak generasi muda berintegritas, berkarakter, inovatif, serta peduli terhadap pembangunan bangsa dan daerah. Ia juga menegaskan pentingnya peran pemuda sebagai penggerak perubahan, pelopor kemajuan, dan agen persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kalteng.

Musda VIII AMPI Kalteng mengusung tema “Transformasi Peran AMPI dalam Memperkuat Kepemimpinan Pemuda, Demokrasi, dan Pembangunan Berkelanjutan di Era Digital”. Melalui tema tersebut, AMPI diharapkan dapat mempererat persatuan pengurus di tingkat kabupaten/kota guna menyelaraskan pergerakan pemuda.

Langkah itu dipandang penting untuk membangun kolaborasi strategis dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan daerah.