Gagasan pembentukan Provinsi Luwu Raya kembali menguat dalam diskusi bertajuk Progres dan Tantangan Pembentukan Provinsi Luwu Raya yang digelar Kerukunan Keluarga Luwu Raya di Graha Pena Fajar, 18 April 2025. Forum ini menjadi ruang konsolidasi pemikiran lintas kalangan—akademisi, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa—untuk mendorong pemekaran wilayah sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.
Dalam diskusi tersebut, Abdul Rahman Nur menyampaikan perspektif komparatif dengan mencontohkan struktur administratif Filipina yang memiliki banyak provinsi dengan sebaran penduduk relatif merata. Dengan pendekatan serupa, ia menilai Sulawesi Selatan memiliki peluang untuk dimekarkan menjadi sekitar lima hingga tujuh provinsi.
Menurutnya, pembentukan wilayah administratif yang lebih kecil dapat mempercepat pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan, serta mendorong pemerataan pembangunan yang selama ini dinilai masih timpang.
Ia juga menegaskan posisi Luwu Raya yang dinilai strategis untuk menjadi provinsi baru. Potensi sumber daya alam, letak geografis yang penting dalam konektivitas kawasan timur Indonesia, serta dinamika sosial-ekonomi yang terus tumbuh disebut sebagai dasar bagi percepatan pembentukannya. Dalam kerangka itu, pemekaran dipandang tidak semata sebagai aspirasi lokal, melainkan dapat ditempatkan sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional.
Momentum diskusi turut ditandai dengan penyerahan dokumen kajian akademik pembentukan Provinsi Luwu Raya oleh Annas Boceng kepada Darwis Ismail. Dokumen tersebut menegaskan bahwa wacana pemekaran telah memiliki landasan akademik yang terstruktur, sekaligus menjadi simbol komitmen intelektual dan dukungan kelembagaan terhadap rencana pembentukan provinsi baru.
Diskusi dihadiri berbagai elemen masyarakat Luwu Raya, mulai dari tokoh adat, akademisi, hingga mahasiswa, yang secara umum menyuarakan dukungan terhadap pembentukan provinsi baru. Aspirasi itu disebut tidak hanya berkaitan dengan penguatan identitas wilayah, tetapi juga harapan peningkatan kesejahteraan melalui tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Di tengah dinamika pembangunan kawasan timur Indonesia, Luwu Raya disebut berada pada titik krusial antara wacana yang berulang dan peluang untuk menjadi entitas administratif baru. Tantangan yang mengemuka bukan lagi sekadar membangun narasi, melainkan memastikan kesiapan politik, administratif, dan fiskal agar pemekaran benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar simbol.
