Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Koordinasi dan Pembinaan Program Pokok PKK di Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas PKK sekaligus meningkatkan sinergi antara TP PKK provinsi dan TP PKK kabupaten/kota dalam mendukung pembangunan keluarga dan masyarakat.
Rapat tersebut dihadiri jajaran pengurus TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, TP PKK Kabupaten Luwu Timur, serta perwakilan TP PKK Kabupaten Luwu Timur. Sejumlah agenda dibahas, mulai dari evaluasi pelaksanaan program pokok PKK, penguatan kelembagaan organisasi, peningkatan kualitas pelaporan dan dokumentasi kegiatan, hingga isu-isu strategis dalam pelaksanaan program PKK di daerah.
Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan dalam arahannya menekankan pentingnya mengoptimalkan implementasi 10 Program Pokok PKK secara berkelanjutan hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Menurutnya, penguatan program tersebut menjadi fondasi untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, mandiri, dan berkualitas.
Dalam pertemuan itu juga dipaparkan capaian serta kondisi aktual pelaksanaan program di Kabupaten Luwu Timur. Salah satu fokus yang disorot adalah Program Keluarga SEHATI (Sejahtera, Harmonis, Aman, Tentram, dan Penuh Kasih) yang dijalankan oleh Pokja I TP PKK.
Pelaksanaan program tersebut didasarkan pada sejumlah kondisi sosial yang dinilai memerlukan perhatian bersama. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada tahun 2025 tercatat 55 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah korban 55 orang. Rinciannya, terdapat 17 korban kekerasan fisik, 1 korban kekerasan psikis, dan 32 korban kekerasan seksual.
Dalam pemaparan juga disebutkan bahwa jumlah kasus yang tercatat dan terlaporkan kepada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) diperkirakan masih jauh lebih kecil dibandingkan kejadian yang sebenarnya di masyarakat. Kondisi ini digambarkan sebagai fenomena gunung es, yakni kasus yang terungkap hanya sebagian dari situasi di lapangan.
Selain itu, berdasarkan data Pengadilan Agama Luwu Timur, sepanjang tahun 2025 tercatat 24 anak memperoleh dispensasi kawin. Angka ini menjadi perhatian karena perkawinan anak berpotensi memunculkan dampak sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi anak serta keluarga.
Rapat juga menyoroti tingginya angka perceraian di Kabupaten Luwu Timur. Pada tahun 2024 tercatat 2.734 kasus cerai hidup, yang menjadikan Luwu Timur sebagai salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan.
Di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga, TP PKK Kabupaten Luwu Timur melaporkan pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK. Saat ini terdata 17 kelompok UP2K binaan, terdiri atas 10 usaha kuliner dan 7 usaha kerajinan.
TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 juga menyalurkan bantuan kepada kelompok UP2K binaan di Kabupaten Luwu Timur berupa kemasan produk sebanyak 300 unit untuk empat pelaku UMKM. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk, daya saing, serta nilai tambah hasil usaha masyarakat.
Selain membahas implementasi program pokok, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan turut menyampaikan arahan terkait persiapan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Nasional dan Hari Ulang Tahun (HUT) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tahun 2026. Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan sebagai tuan rumah agenda nasional tersebut.
Untuk menyukseskan kegiatan itu, seluruh jajaran TP PKK di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan meningkatkan kesiapan administrasi, kelengkapan data pendukung, kualitas pelaksanaan program, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Melalui rapat koordinasi dan pembinaan ini, TP PKK berharap pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Sulawesi Selatan dapat semakin optimal, terukur, dan berkelanjutan, serta memperkuat komitmen kader dalam menghadirkan program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup keluarga sekaligus mendukung kesiapan Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah agenda nasional pada 2026.
