Sejarawan dan intelektual Vijay Prashad menegaskan bahwa semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 tidak semestinya dipahami sebagai romantisme masa lalu, melainkan sebagai agenda untuk menjawab persoalan hari ini. “Ini bukan nostalgia. Ini tentang menyelesaikan masalah hari ini,” kata Vijay dalam keterangannya, dikutip Senin, 20 April 2026.
Menurut Vijay, inti utama KAA bukan isu keamanan, melainkan persoalan ekonomi dan kedaulatan atas sumber daya. Ia menilai negara-negara di Global South sejak awal mempertanyakan mengapa kekayaan alam mereka terus mengalir ke luar negeri tanpa memberi manfaat maksimal bagi rakyat di dalam negeri.
“Mengapa rakyat kita harus menggali kekayaan alam kita, lalu membiarkan kekayaan itu mengalir ke tempat lain? Mengapa kita tidak bisa mengolahnya sendiri, membangun industri kita, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kita?” ujarnya.
Vijay menekankan bahwa perdebatan serupa masih berlangsung hingga kini, termasuk di Indonesia. Ia menyinggung diskusi mengenai pengelolaan nikel yang dinilai mencerminkan persoalan lama yang belum tuntas. “Di Indonesia hari ini Anda masih berdebat soal apa yang harus dilakukan dengan nikel Anda. Setelah 71 tahun, ini masih perdebatan yang sama,” katanya.
Ia juga menilai kegagalan banyak negara berkembang membangun kemandirian ekonomi tidak terlepas dari tekanan global yang menghambat upaya pembentukan tatanan ekonomi internasional baru pasca-Bandung. “Ketika kita mencoba membangun agenda ekonomi sendiri, selalu ada intervensi. Lihat apa yang terjadi di Brasil, di Kongo, dan di Indonesia pada 1965,” ujarnya.
Bagi Vijay, pesan penting dari Bandung adalah bahwa negara-negara Global South tidak hanya memiliki hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk didengar dalam sistem internasional. “Tidak ada gunanya berbicara jika tidak didengar. Untuk didengar, kita membutuhkan kekuasaan,” katanya.
Dalam konteks itu, ia mengkritik struktur global seperti Dewan Keamanan PBB yang dinilai belum merepresentasikan negara-negara berkembang. “Tidak ada anggota tetap dari Afrika. Tidak ada dari Amerika Latin. Padahal mereka bagian besar dari dunia,” ucapnya.
Vijay turut menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi, termasuk penguasaan atas sumber daya alam dan teknologi. Ia mencontohkan kebijakan China yang mewajibkan transfer teknologi dan investasi ulang sebagai syarat masuknya investasi asing. “Mereka tidak hanya meminta investasi, tapi juga ilmu pengetahuan. Mereka memastikan keuntungan tidak keluar dari negara,” ujarnya.
Ia membandingkan pendekatan tersebut dengan praktik di banyak negara berkembang yang dinilainya terlalu terbuka tanpa syarat. “Kita hanya bilang, silakan datang, ambil keuntungan, tanpa meminta transfer teknologi,” katanya.
Selain soal kebijakan ekonomi, Vijay mengkritik cara pandang pembangunan yang sempit dan hanya diukur dari pembangunan fisik. Menurutnya, ukuran pembangunan seharusnya berfokus pada perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat. “Pembangunan bukan tentang mal atau bandara. Pembangunan adalah menghapus kemiskinan, memberi harapan, dan meningkatkan kehidupan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Megawati Institute Hilmar Farid mengatakan dunia saat ini berada dalam situasi krisis, namun diskusi perlu diarahkan pada harapan dan kemungkinan, bukan semata keputusasaan. “Kita ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu kemungkinan, harapan, dan perjuangan,” kata Hilmar dalam pengantarnya.
Hilmar menilai semangat Bandung perlu diterjemahkan ke konteks kekinian, termasuk menghadapi tantangan baru seperti krisis iklim. “Diskusi hari ini mencoba menjembatani inspirasi dari 1955 dengan realitas hari ini,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa seni memiliki peran penting dalam gerakan sosial dan politik. “Seni bukan sekadar hiburan. Seni adalah bagian dari gerakan. Seni adalah denyut nadi politik,” katanya.
