Pendanaan dipandang sebagai salah satu alat penting untuk mendorong pengembangan sastra dan seni. Dalam konteks dukungan budaya, sponsor merujuk pada pemberian sumber daya oleh individu maupun organisasi untuk membantu seniman, proyek kreatif, serta lembaga kebudayaan. Berbeda dari investasi yang menargetkan keuntungan finansial, sponsor umumnya tidak menuntut pengembalian nilai moneter, meski dalam beberapa kasus dapat memberi manfaat tidak langsung seperti peningkatan reputasi dan nilai merek.
Di Vietnam, pola dukungan untuk seni dan budaya disebut mulai bergerak dari yang semula terfragmentasi menuju struktur yang lebih jelas, berjalan pada tiga tingkat: negara, organisasi internasional, dan entitas swasta. Sejumlah negara, termasuk Vietnam, menggunakan dana publik untuk mendukung seni dan budaya dengan cara dan skala yang berbeda. Namun, bahkan negara dengan kekuatan ekonomi besar dinilai tidak mampu membiayai seluruh kegiatan seni dan budaya karena biaya tinggi, risiko hasil yang tidak memuaskan, serta pengawasan publik atas penggunaan anggaran. Karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk membuka sumber pendanaan di luar anggaran negara.
Sebelum model pendanaan diformalkan oleh negara atau organisasi internasional, dukungan seni di masyarakat kerap hadir secara sporadis, bersifat pribadi dan spontan. Salah satu contoh yang dikenal adalah kisah Bapak Lam, pemilik Kedai Kopi Lam di Jalan Nguyen Huu Huan No. 60, Distrik Hoan Kiem, Hanoi. Sebelum reformasi 1986, banyak seniman minum kopi secara kredit dan meninggalkan karya mereka sebagai bentuk pertukaran. Bapak Lam yang tidak berasal dari komunitas seni disebut memiliki visi budaya jangka panjang dengan menyimpan lukisan-lukisan tersebut serta mencatat waktu dan keadaan kepemilikannya. Dari situ, koleksi Kedai Kopi Lam kemudian dikenal luas dan menghimpun sejumlah tokoh penting seni modern Vietnam.
Memasuki awal abad ke-21, yayasan dan pusat kebudayaan asing disebut menjadi peserta kuat yang membawa model dukungan lebih sistematis. Kehadiran organisasi internasional ini dinilai turut menginspirasi terbentuknya yayasan dan ruang dukungan seni dari perusahaan serta organisasi domestik. Seniman dan kurator Nguyen The Son, dosen di Sekolah Ilmu dan Seni Interdisipliner, Universitas Nasional Vietnam, Hanoi, menyatakan bahwa dirinya dan banyak seniman yang kini dikenal di ranah seni lukis dan seni visual Vietnam pernah menerima pendanaan dari yayasan-yayasan tersebut.
Menurut Nguyen The Son, dukungan yang diberikan tidak hanya berupa bantuan finansial, tetapi juga program pertukaran, residensi seni, dan pertukaran internasional yang membantu seniman Vietnam mengakses ruang kreatif di luar negeri. Ia menilai nilai sumber daya itu melampaui dana semata karena memungkinkan proyek eksperimental jangka panjang, penggunaan material yang beragam, serta penciptaan nilai konseptual alih-alih produk nyata. Dukungan semacam ini juga disebut dapat mengurangi isolasi seniman, sehingga mereka dapat berpindah dari tekanan mencari sumber daya menuju fokus pada pemikiran kritis dan eksplorasi pengetahuan baru.
Di berbagai negara, sejumlah organisasi tidak hanya bertindak sebagai filantropis, tetapi memandang dukungan seni sebagai strategi investasi jangka panjang dalam kehidupan budaya dan spiritual masyarakat, sekaligus membangun reputasi secara berkelanjutan. Dalam model tersebut, penekanan dinilai bukan pada besarnya pendanaan, melainkan pada kerangka kelembagaan yang memungkinkan aliran dana berjalan transparan, stabil, dan relatif terpisah dari tekanan komersial. Stabilitas ini dipandang memberi ruang bagi seni untuk berkembang secara eksperimental dan mengejar nilai jangka panjang.
Namun di Vietnam, konsep dan praktik sponsor seni dan budaya disebut belum berkembang sebanding, terutama karena belum adanya kerangka hukum yang jelas dan benar-benar mendukung. Hambatan utama dikaitkan dengan kebijakan pajak penghasilan perusahaan dan peraturan terkait. Saat ini, daftar bentuk sponsor yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan dinilai masih sempit dan kurang fleksibel. Berdasarkan ketentuan yang ada, bisnis disebut hanya dapat mengurangkan sponsor untuk museum, perpustakaan, atau dana pelestarian warisan budaya. Sementara itu, sponsor untuk seni dan budaya serta dukungan langsung kepada seniman kerap tidak diakui sebagai pengeluaran yang wajar untuk pengurangan pajak.
Kondisi tersebut membuat sponsor seni dan budaya sulit dipisahkan dari logika pengeluaran komersial. Untuk memenuhi persyaratan legitimasi pengeluaran dan dokumentasi, banyak bisnis disebut terpaksa menggunakan kontrak layanan periklanan atau promosi. Dampaknya, ruang seni dan budaya harus menerima pemasangan logo, spanduk, atau penyesuaian konten sesuai tuntutan komersial. Situasi ini dinilai merusak kemandirian dan transparansi sponsor nirlaba yang menjadi fondasi dukungan seni kontemporer.
Bahkan untuk proyek seni dan budaya yang melayani masyarakat, selama bertahun-tahun disebut tidak tersedia kategori dukungan khusus. Untuk mengakses pendanaan, kegiatan semacam itu kerap harus digabungkan ke dalam program penataan kota dan peningkatan ruang publik. Selain mengurangi kemurnian praktik artistik, kondisi ini juga disebut membuat sejumlah proyek berjalan tanpa pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai.
Nguyen The Son, yang juga memimpin sebuah organisasi seni, menyampaikan bahwa ia masih membayar pajak dalam jumlah besar setiap tahun, tetapi belum memperoleh dukungan atau mekanisme pembebasan pajak yang sepadan ketika menjalankan kegiatan sponsor seni. Ia berpendapat bahwa jika ada aturan yang memungkinkan sebagian pendapatan pajak dialihkan untuk mengembangkan seni eksperimental, kontribusi terhadap seni komunitas dapat ditingkatkan.
Di tengah berbagai kendala, Resolusi No. 28/2026/QH16 dipandang sebagai langkah maju karena untuk pertama kalinya memperkenalkan mekanisme insentif khusus bagi organisasi dan individu yang berinvestasi dan mensponsori kegiatan budaya dan seni. Resolusi tersebut menganjurkan pembebasan dan pengurangan pajak penghasilan perusahaan serta pajak penghasilan pribadi untuk investasi dan sponsor di sektor budaya secara umum, dengan ketentuan lebih rinci akan diatur pemerintah kemudian. Selain itu, resolusi juga mempermudah akses lahan dan tempat bagi klaster serta zona industri kreatif budaya.
Perubahan ini dinilai dapat mengurangi hambatan terkait biaya dan sumber daya, sekaligus mengirimkan sinyal kebijakan yang lebih jelas untuk memobilisasi sumber daya sosial bagi seni dan budaya. Meski demikian, pendanaan seni nirlaba masih menghadapi tantangan praktis karena membutuhkan investasi jangka panjang, menghasilkan nilai yang sulit diukur langsung melalui dampak ekonomi atau media, dan tidak memberi pengakuan instan sebagaimana kegiatan amal atau sponsor komersial. Pola pikir sebagian pelaku usaha yang mengaitkan pendanaan dengan keuntungan langsung juga disebut menjadi faktor yang menghambat meluasnya sponsor bagi nilai budaya dan seni murni.
Agar pendanaan seni dan budaya benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, kebijakan preferensial dinilai perlu diikuti penguatan kerangka hukum melalui dokumen panduan khusus. Langkah ini mencakup penjelasan ruang lingkup kegiatan yang berhak memperoleh insentif serta kriteria kelayakan. Di saat yang sama, peningkatan kesadaran di kalangan komunitas bisnis dan masyarakat mengenai nilai jangka panjang pendanaan nirlaba untuk seni dan budaya juga dipandang penting, dengan menempatkannya sebagai investasi berkelanjutan bagi fondasi budaya nasional.
