Pihak berwenang Vietnam menyiapkan serangkaian langkah untuk memperkuat pemantauan dan penegakan perlindungan hak cipta di ruang digital. Kebijakan ini didorong oleh munculnya sejumlah kasus pelanggaran hak cipta yang belakangan ditangani aparat, yang dinilai menunjukkan perlunya mekanisme pencegahan yang lebih efektif bagi seluruh pasar, bukan hanya penanganan per kasus.
Sesuai arahan Kantor Hak Cipta di bawah Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata, berbagai solusi akan diimplementasikan dalam waktu dekat guna menstandarkan lingkungan pemanfaatan musik digital dan seni pertunjukan. Salah satu fokus utama adalah peningkatan kapasitas pemantauan dan pendeteksian pelanggaran, mengingat penyebaran konten yang semakin cepat membuat metode pemantauan manual dinilai tidak lagi memadai.
Untuk itu, penerapan teknologi pengenalan konten digital, pembangunan basis data hak cipta, serta penguatan verifikasi data dengan platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, dan Spotify akan diintensifkan. Langkah ini ditujukan agar kasus eksploitasi karya berhak cipta tanpa izin dapat terdeteksi lebih cepat.
Kantor Hak Cipta juga menyatakan akan memperkuat koordinasi antarlembaga, melibatkan lembaga pengelola hak cipta, inspektur, otoritas pajak, lembaga pengelola informasi dan komunikasi, serta pasukan keamanan siber. Sasaran penegakan tidak hanya menghentikan pengunggahan konten yang melanggar, tetapi juga mengendalikan pendapatan yang dihasilkan dari konten tersebut serta pelanggaran atas hak-hak terkait lainnya.
Di sisi lain, standardisasi mekanisme perizinan dan peningkatan transparansi hak eksploitasi disebut menjadi arah penting dalam penyempurnaan pasar. Sejumlah perselisihan selama ini dikaitkan dengan kontrak yang tidak jelas, ruang lingkup penggunaan karya yang tidak terdefinisi, atau kegagalan para pihak mengklarifikasi kepemilikan hak atas rekaman suara, rekaman video, dan data digital. Karena itu, pasar diarahkan mengembangkan model manajemen hak yang lebih profesional, termasuk integrasi data digital dan kemampuan melacak asal-usul hak penggunaan untuk setiap karya.
Bersamaan dengan penegakan hukum, peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai hak cipta serta hak terkait juga diprioritaskan. Target edukasi tidak terbatas pada seniman atau bisnis pertunjukan tradisional, tetapi juga mencakup kreator konten, jaringan multi-saluran (MCN), unit siaran langsung, platform perantara, perusahaan rintisan kecerdasan buatan, dan perusahaan media digital. Menurut pihak berwenang, sebagian pelanggaran saat ini berakar pada kurangnya pemahaman atas aturan hak cipta dan hak terkait di tengah perkembangan teknologi baru.
Perkembangan kecerdasan buatan diperkirakan akan menimbulkan tantangan baru bagi perlindungan hak cipta. Dalam konteks ini, badan pengatur dapat mempertimbangkan penambahan pedoman atau kerangka hukum terkait reproduksi vokal berbasis teknologi, pemanfaatan data musik untuk pelatihan kecerdasan buatan, pembuatan produk musik, avatar artis, serta hak untuk memanfaatkan identitas digital para penampil.
Pihak berwenang juga menekankan penguatan efek jera hukum. Mereka menilai sebagian organisasi sebelumnya menganggap pelanggaran hak cipta sebagai risiko operasional, namun kini ditegaskan bahwa pelanggaran terorganisir—termasuk yang melibatkan keuntungan besar, dilakukan berulang, atau menggunakan teknologi canggih—dapat ditangani pada tingkat yang lebih serius.
Dalam jangka panjang, kebijakan ini ditujukan tidak hanya untuk menekan angka pelanggaran, tetapi juga menumbuhkan budaya menghormati kekayaan intelektual di industri kreatif. Pemerintah menilai, ketika prosedur perizinan, pembayaran royalti, dan transparansi pemanfaatan menjadi standar pasar, industri musik digital Vietnam berpeluang berkembang lebih berkelanjutan dan terintegrasi lebih dalam dengan ekosistem konten global.
Dalam beberapa waktu terakhir, Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata disebut telah berkoordinasi erat dengan Kementerian Keamanan Publik dalam pencegahan dan pemberantasan pelanggaran hak cipta di lingkungan digital. Kantor Hak Cipta dan Departemen Keamanan Siber serta Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan Teknologi Tinggi (A05) juga menandatangani program kerja sama untuk memperkuat pengelolaan dan penegakan hukum hak cipta dan hak terkait di ruang digital untuk periode 2026–2029.
Selain koordinasi domestik, kedua kementerian tersebut juga bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan badan fungsional di berbagai negara tempat server berada, guna memperkuat upaya memerangi dan mencegah pelanggaran hak cipta serta hak terkait di lingkungan digital. Serangkaian solusi yang disinkronkan di bidang teknologi, hukum, dan penegakan yang terkoordinasi diharapkan dapat membentuk lingkungan pemanfaatan konten digital yang transparan dan sehat, sekaligus mendorong pengembangan industri kreatif ke depan.
