MATARAM — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Abul Chair menegaskan perlunya kesamaan pemahaman dan arah gerak seluruh aparatur pemerintah dalam mendukung tiga agenda utama pembangunan yang menjadi fokus pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Muhamad Iqbal–Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda).
Tiga agenda prioritas tersebut meliputi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata berkelas dunia.
Abul Chair menyampaikan hal itu usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) bersama seluruh pejabat eselon II lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (17/6). Ia menekankan bahwa seluruh perangkat daerah perlu bergerak bersama dan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
Menurutnya, pola kerja birokrasi harus berorientasi pada kinerja yang terukur dan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan maupun penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap program memberi dampak nyata.
Ia menegaskan arah pembangunan sudah jelas, terutama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan hingga menuju nol kemiskinan ekstrem. Abul Chair menilai ukuran keberhasilan harus jelas, dengan penekanan pada dampak program terhadap masyarakat.
Dalam kesempatan itu, ia menyoroti Program Desa Berdaya sebagai salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam menekan kemiskinan ekstrem. Keberhasilan program, kata dia, tidak diukur dari frekuensi kunjungan ke desa atau besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari perubahan kondisi masyarakat setelah mendapat intervensi pemerintah.
Abul Chair menambahkan, bantuan yang disalurkan melalui Program Desa Berdaya harus mampu menjadi pengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan indikator keberhasilan yang jelas dan dapat diukur.
Terkait pengawasan penggunaan anggaran, Sekda memastikan pengendalian dilakukan sejak tahap pra-perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Inspektorat dilibatkan secara aktif untuk memantau proses verifikasi usulan, penyaluran bantuan, hingga implementasi program.
Ia menekankan pengawasan tidak dilakukan di akhir setelah kegiatan selesai, melainkan menjadi bagian dari proses yang berjalan terus-menerus. Aspek yang dinilai paling penting adalah memastikan bantuan digunakan sesuai proposal yang telah diverifikasi dan dinilai layak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Meski bantuan Program Desa Berdaya hanya diberikan satu kali dalam setahun dengan nilai sekitar Rp300 juta per desa, Abul Chair menyebut program tersebut akan diperkuat dengan berbagai intervensi pemerintah lainnya dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem. Ia kembali menegaskan perlunya seluruh program bergerak menuju tujuan yang sama.
Di akhir arahannya, Abul Chair meminta seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB memperkuat kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral. Menurutnya, sinergi antar-OPD menjadi kunci keberhasilan untuk mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
