BIREUEN — Sarasehan Karya Sastra Klasik Aceh yang digelar dalam rangka Pertemuan Penyair Nusantara (PPN) XIV Aceh 2026 menjadi ruang refleksi tentang sejarah, identitas, dan masa depan sastra Aceh. Forum ini menghadirkan pemikiran budayawan, akademisi, dan pelaku seni mengenai posisi sastra klasik sebagai sumber pengetahuan sekaligus pembentuk peradaban, bukan semata peninggalan masa lalu.
PPN XIV Aceh merupakan forum pertemuan penyair yang mempertemukan sastrawan dari berbagai daerah dan negara dengan tujuan memperkuat ekosistem sastra dan kebahasaan. Dalam sarasehan tersebut, diskusi dipandu Muhammad Deputra sebagai pewara sekaligus moderator, yang mengarahkan pembahasan pada isu sastra klasik Aceh, pelestarian budaya, serta tantangan kebudayaan di era modern.
Narasumber Tengku Afif menjelaskan istilah “klasik” dalam sejarah kebudayaan kerap berkaitan dengan kerajaan. Menurutnya, sastra klasik lahir dan berkembang dalam ruang kehidupan kerajaan, baik melalui tulisan maupun tradisi lisan. Ia mencontohkan surat Sultan Iskandar Muda sebagai gambaran kekuatan bahasa sastra klasik Aceh yang pernah berperan dalam diplomasi, kewibawaan, dan identitas politik.
Tengku Afif menilai karya seperti hikayat tidak hanya berfungsi sebagai bacaan, tetapi juga menjadi media penyimpanan sejarah, pembangun semangat masyarakat, serta penyampai nilai kehidupan. Ia menegaskan bahwa sastra klasik berkaitan dengan cara masyarakat menyimpan ingatan dan membentuk cara berpikirnya.
Ia juga menyoroti bahwa sastra klasik Aceh tidak hanya berupa teks tertulis, melainkan hidup melalui tradisi tutur. Sejumlah seni pertunjukan dan cerita rakyat, menurutnya, berakar dari sejarah panjang dan mengalami perubahan bentuk seiring perkembangan zaman.
Dalam konteks perkembangan masa kini, Tengku Afif menyampaikan bahwa makna modern dalam sastra bukan sekadar mengikuti teknologi atau bahasa global, melainkan kemampuan melahirkan karya yang kritis terhadap kehidupan. Terkait teknologi kecerdasan buatan, ia menilai teknologi dapat menjadi alat pendukung kreativitas, namun tidak dapat menggantikan fondasi berpikir manusia. Ia menyebut hasil yang kuat akan muncul jika teknologi digunakan oleh manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan daya pikir matang.
Sementara itu, Syeh Mulyadi selaku Ketua Harian Dewan Kesenian Kabupaten Bireuen menekankan pentingnya sistem kebudayaan yang kuat agar seni dan sastra dapat bertahan. Ia menyampaikan perlunya ruang khusus bagi kebudayaan dalam pemerintahan daerah, baik melalui bidang kebudayaan dalam struktur pemerintahan, dewan kesenian, maupun komunitas seni.
Menurut Syeh Mulyadi, kebudayaan membutuhkan lembaga dan sumber daya manusia yang memahami nilai seni agar tidak mudah tergerus perubahan zaman. Ia juga berharap forum seperti sarasehan sastra dapat menghasilkan rekomendasi nyata bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat pelestarian budaya.
Diskusi tersebut menegaskan sastra Aceh dipandang bukan hanya warisan sejarah, melainkan energi budaya yang terus hidup. Melalui pendidikan, komunitas, teknologi, serta kebijakan kebudayaan yang kuat, sastra Aceh dinilai dapat terus menjadi bagian penting dari peradaban Nusantara. PPN XIV Aceh 2026 juga diposisikan sebagai ruang pertemuan dan diplomasi budaya yang menjembatani masa lalu dengan masa depan.
