Pembahasan soal pengumpulan biaya hak cipta musik dari kafe dan restoran kembali mencuat di Vietnam menjelang 1 Juli 2026. Kewajiban membayar royalti untuk penggunaan musik dalam kegiatan komersial sebenarnya bukan aturan baru, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Kekayaan Intelektual dan berbagai ketentuan turunannya. Namun, perhatian publik meningkat seiring adanya perubahan pada mekanisme penghitungan dan pendistribusian royalti, serta penyesuaian mengikuti tingkat gaji pokok baru yang mulai berlaku pada tanggal tersebut.
Di banyak kafe dan restoran, musik menjadi bagian dari pengalaman pelanggan. Meski demikian, sejumlah pemilik usaha mengaku masih memiliki pertanyaan tentang cara penerapan aturan, dasar penghitungan biaya, dan lembaga yang berwenang melakukan penarikan.
Seorang pemilik restoran di Hanoi, yang disebut sebagai Pak C, mengatakan tempat usahanya rutin memutar musik untuk menciptakan suasana santai. Ia baru mengetahui adanya perdebatan mengenai penarikan royalti dari bisnis melalui informasi di media sosial. Pak C mengaku belum pernah benar-benar memperhatikan atau memahami ketentuan hukum terkait pembayaran hak cipta musik ketika musik digunakan untuk menghibur pelanggan.
“Jika undang-undang menetapkannya, bisnis kami akan mematuhinya dengan ketat. Namun, saya juga ingin memahami dengan jelas bagaimana biaya ini akan dikumpulkan, berdasarkan apa besarnya biaya tersebut, dan organisasi mana yang menjadi perwakilan hukum untuk mengumpulkan uang ini,” kata Pak C.
Sementara itu, Ibu H, pemilik jaringan kedai kopi di Hanoi, menyatakan kesediaannya membayar royalti untuk karya musik yang dipakai di kafe-kafenya. Ia menilai pembayaran tersebut wajar sebagai bentuk penghormatan terhadap hasil investasi kreativitas dan intelektual, sebagaimana pelaku usaha juga melindungi logo, merek dagang, maupun model bisnisnya.
Meski demikian, Ibu H menekankan pentingnya aspek keadilan. Ia berharap ada pembedaan yang jelas antara bisnis skala besar dan toko kecil agar kewajiban royalti tidak menambah tekanan bagi usaha yang sedang kesulitan.
Menurut ketentuan yang dijelaskan dalam pemberitaan, kekhawatiran soal keadilan itu telah dipertimbangkan dalam mekanisme penetapan biaya. Tarif untuk kafe, restoran, dan sejumlah usaha jasa lainnya tidak ditetapkan secara tunggal, melainkan ditentukan berdasarkan kriteria seperti skala, area operasional, dan bentuk penggunaan musik. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan kepentingan pemegang hak cipta dan pengguna, serta menghindari situasi di mana usaha kecil menanggung beban setara dengan usaha besar.
Perdebatan yang muncul juga dinilai mencerminkan kesenjangan kesadaran tentang hak cipta dan hak terkait di lingkungan bisnis. Banyak pelaku usaha disebut kurang memiliki akses informasi yang memadai atau kurang memberi perhatian pada ketentuan hukum mengenai kewajiban membayar royalti musik saat musik digunakan dalam operasional komersial.
Secara historis, kewajiban royalti untuk penggunaan musik secara komersial—di kafe, restoran, karaoke, bar, hotel, dan tempat lainnya—telah berlaku sejak Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual diberlakukan pada 2005, serta mengalami sejumlah amandemen pada 2009, 2019, 2022, dan 2025. Regulasi juga menegaskan bahwa pemanfaatan karya, rekaman suara, dan rekaman video dalam kegiatan komersial harus mematuhi hak cipta dan hak terkait.
Keputusan 17/2023/ND-CP mengatur berbagai kasus penggunaan musik di restoran, kafe, hotel, toko, supermarket, taman hiburan, pusat perbelanjaan, tempat karaoke, bar, klub malam, transportasi umum, dan kegiatan komersial serupa. Dalam beberapa kasus, pengguna rekaman suara dan video yang telah dipublikasikan untuk tujuan komersial tidak perlu meminta izin dari setiap pemegang hak, tetapi tetap wajib membayar royalti.
Adapun Keputusan Nomor 134/2026/ND-CP terutama mengubah dan melengkapi mekanisme penghitungan serta pendistribusian royalti, sekaligus menyesuaikannya dengan tingkat gaji pokok baru mulai 1 Juli 2026. Karena itu, perubahan ini diposisikan sebagai standardisasi agar penegakan hak kekayaan intelektual lebih transparan dan konsisten, bukan pembentukan “biaya baru”.
Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 134/2026/ND-CP, pembayaran royalti tahunan oleh usaha dihitung dengan mengalikan gaji pokok dengan koefisien penyesuaian. Koefisien tersebut ditentukan antara lain berdasarkan jenis usaha, luas wilayah, jumlah kamar, atau skala operasi. Ketentuan juga mengelompokkan besaran penerapan berdasarkan wilayah perkotaan: Hanoi dan Kota Ho Chi Minh menerapkan 100% dari kerangka harga; wilayah perkotaan Tipe I 80%; Tipe II 50%; Tipe III 20%; sedangkan daerah terpencil, kurang mampu, dan sangat sulit 10% dari kerangka harga.
Dalam praktiknya, pengumpulan royalti musik dari bisnis telah berjalan selama bertahun-tahun dan disebut menunjukkan kemajuan, meski kendala masih ada. Data Pusat Perlindungan Hak Cipta Musik Vietnam (VCPMC) menunjukkan bahwa pada 2025, pendapatan royalti dari penggunaan musik latar di restoran, kafe, hotel, supermarket, tempat karaoke, dan berbagai bisnis jasa lainnya mencapai lebih dari 31,4 miliar VND, naik sekitar 45% dibandingkan 2024.
Peningkatan tersebut dikaitkan dengan upaya VCPMC dalam melakukan survei, mendeteksi pelanggaran, dan memulai proses hukum. Namun, pelanggaran masih ditemukan, termasuk pada sejumlah jaringan toko, restoran, dan kafe. Disebutkan pula bahwa sebagian pengguna memanfaatkan ketentuan “pembatasan hak cipta” untuk menghindari atau menunda pembayaran, serta sengaja hanya membayar rekaman dengan harga rendah.
Dari sudut pandang pelaku kreatif, musisi Nguyen Vinh Tien menilai wajar bila bisnis jasa membayar royalti ketika menggunakan musik, sebagaimana membayar listrik, air, internet, atau layanan berlangganan lainnya. Ia menyebut praktik tersebut telah lama diterapkan di banyak negara untuk memastikan hak-hak sah para pencipta.
Nguyen Vinh Tien juga menyesalkan masih adanya perbedaan pandangan yang tidak mengakui pembayaran royalti sebagai bentuk pengakuan publik atas karya kreatif seniman. Ia menilai seruan untuk menghindari kewajiban hak cipta dengan hanya mendengarkan musik gratis, atau mengganti sepenuhnya musik ciptaan manusia dengan produk kecerdasan buatan, mencerminkan pandangan sepihak mengenai hak cipta dan berpotensi mengurangi penghormatan terhadap kerja kreatif.
Sejumlah pihak menilai tantangan terbesar saat ini bukan pada aturan hukumnya, melainkan pada kesenjangan antara kebijakan dan kesadaran publik. Karena itu, selain memperkuat inspeksi dan sanksi, para ahli menyarankan peningkatan kampanye kesadaran hukum dan penyediaan informasi yang lebih lengkap, termasuk mengenai unit atau organisasi perwakilan kolektif yang diberi wewenang memungut biaya, daftar karya atau perpustakaan musik yang diwakili, prosedur yang sederhana dan transparan, serta jadwal biaya yang jelas. Langkah-langkah tersebut dinilai dapat membuat pemilik usaha merasa dibimbing, didukung, dan dilindungi sehingga kebijakan lebih mudah diterima.
Dalam konteks yang lebih luas, Resolusi 80-NQ/TW Politbiro tentang Pengembangan Kebudayaan Vietnam menargetkan kontribusi industri budaya sebesar 7% terhadap PDB pada 2030, dan pada 2045 industri budaya serta ekonomi kreatif diharapkan menjadi pilar pembangunan berkelanjutan dengan kontribusi sekitar 9% terhadap PDB. Sejumlah ahli budaya menilai penegakan hak cipta yang ketat menjadi salah satu pendorong untuk mencapai target tersebut, karena industri budaya yang maju tidak dapat dibangun di atas kebiasaan menggunakan karya kreatif orang lain secara bebas.
Para ahli juga menekankan bahwa royalti tidak semata soal ekonomi, melainkan bentuk pengakuan atas kerja intelektual dan perlakuan adil terhadap pencipta nilai spiritual bagi masyarakat. Mereka menilai perlindungan hak cipta yang efektif dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri seniman untuk terus menghasilkan karya berkualitas yang mampu bersaing di lingkungan digital dan dalam integrasi internasional.
