Perdebatan soal kewajiban membayar royalti musik ketika kafe, restoran, bar karaoke, hotel, hingga supermarket memutar lagu untuk pelanggan kembali mengemuka di forum dan media sosial. Beragam pandangan muncul, terutama dari pemilik usaha: ada yang menyatakan setuju, namun tidak sedikit yang mengaku khawatir terhadap biaya yang akan timbul dan meminta kejelasan mekanisme penerapannya.
Isu ini disebut bukan aturan baru. Kewajiban pembayaran royalti untuk penggunaan musik dalam kegiatan komersial telah tercantum dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Vietnam sejak 2005 dan mengalami sejumlah amandemen pada 2009, 2019, 2022, dan 2025. Perbincangan kembali ramai karena adanya perubahan dan penambahan mekanisme penghitungan serta pendistribusian royalti, termasuk penyesuaian yang dikaitkan dengan tingkat gaji pokok baru yang berlaku mulai 1 Juli 2026.
Di banyak tempat usaha, musik sudah menjadi bagian dari pengalaman pelanggan. Namun, menjelang 1 Juli 2026, sejumlah pemilik bisnis menyatakan masih memiliki pertanyaan yang belum terjawab.
Seorang pemilik restoran di Hanoi, yang disebut sebagai Pak C, mengaku restorannya kerap memutar musik untuk menciptakan suasana santai. Ia baru mengetahui perdebatan soal pemungutan royalti dari informasi di media sosial dan menyatakan belum pernah benar-benar memperhatikan atau memahami aturan hukum terkait pembayaran hak cipta musik dalam operasional usahanya.
“Jika undang-undang menetapkannya, bisnis kami akan mematuhinya dengan ketat. Namun, saya juga ingin memahami dengan jelas bagaimana biaya ini akan dikumpulkan, berdasarkan apa besarnya biaya tersebut, dan organisasi mana yang menjadi perwakilan hukum untuk mengumpulkan uang ini,” kata Pak C.
Pandangan serupa disampaikan Ibu H, pemilik jaringan kedai kopi di Hanoi. Ia menyatakan bersedia memenuhi kewajiban membayar royalti atas karya musik yang digunakan untuk menghibur pelanggan. Menurutnya, sebagai pelaku usaha yang membangun merek, ia memahami nilai kekayaan intelektual—mulai dari logo dan merek hingga hak mentransfer model bisnis—yang lahir dari investasi waktu, upaya, dan kecerdasan. Karena itu, ketika pihak lain memanfaatkan karya tersebut, pembayaran dianggap wajar sebagai bentuk penghormatan.
Meski demikian, Ibu H menekankan pentingnya aspek keadilan. Ia menilai pemungutan royalti perlu membedakan skala usaha besar dan kecil agar tidak menambah tekanan pada bisnis yang sedang kesulitan.
Dalam ketentuan yang dijelaskan dalam materi rujukan, kekhawatiran tersebut disebut telah dipertimbangkan. Biaya hak cipta untuk kafe, restoran, dan sejumlah usaha jasa lain tidak diterapkan dengan tarif tetap, melainkan ditentukan berdasarkan kriteria seperti skala, luas area operasional, serta bentuk penggunaan musik. Pendekatan ini ditujukan untuk menyeimbangkan kepentingan pemegang hak dan pengguna, serta menghindari kondisi ketika usaha kecil menanggung beban setara perusahaan besar.
Perdebatan yang muncul juga memperlihatkan adanya kesenjangan kesadaran mengenai hak cipta dan hak terkait di kalangan pelaku usaha. Banyak bisnis dinilai belum memiliki sarana atau perhatian yang memadai untuk memahami aturan dan kewajiban pembayaran royalti musik dalam operasional mereka. Akibatnya, ketentuan yang sudah lama berlaku kembali menjadi bahan perdebatan ketika mekanismenya dibahas lebih rinci.
Sejumlah regulasi yang disebut terkait antara lain Keputusan Nomor 17/2023/ND-CP yang mengatur kasus penggunaan musik di restoran, kafe, hotel, toko, supermarket, taman hiburan, pusat perbelanjaan, tempat karaoke, bar, klub malam, transportasi umum, dan kegiatan komersial serupa. Dalam beberapa kasus, organisasi dan individu yang menggunakan rekaman audio dan video yang telah dipublikasikan untuk tujuan komersial tidak perlu meminta izin kepada setiap pemegang hak, tetapi tetap wajib membayar royalti.
Sementara itu, Keputusan Nomor 134/2026/ND-CP disebut terutama mengubah dan melengkapi mekanisme penghitungan serta pendistribusian royalti, sekaligus menyesuaikannya dengan tingkat gaji pokok baru mulai 1 Juli 2026. Dengan demikian, perubahan ini digambarkan sebagai standardisasi agar penegakan hak kekayaan intelektual lebih transparan dan konsisten, bukan “pengenaan biaya baru”.
Berdasarkan Pasal 33 regulasi tersebut, pembayaran royalti tahunan oleh usaha dihitung dengan mengalikan gaji pokok dengan faktor penyesuaian. Faktor ini ditentukan menurut jenis usaha, wilayah, jumlah kamar, atau skala operasi. Pembagian wilayah perkotaan juga disebut berjenjang: Hanoi dan Kota Ho Chi Minh menerapkan 100% dari kisaran harga; wilayah perkotaan Tipe I 80%; Tipe II 50%; Tipe III 20%; sedangkan daerah terpencil, kurang mampu, dan sangat sulit 10% dari kisaran harga.
Dari sisi pelaksanaan, pengumpulan royalti musik dari bisnis disebut telah berjalan selama bertahun-tahun dan menunjukkan perkembangan, meski masih menghadapi kendala. Data Pusat Perlindungan Hak Cipta Musik Vietnam (VCPMC) menyebutkan bahwa pada 2025 pendapatan hak cipta dari penggunaan musik latar di restoran, kafe, hotel, supermarket, tempat karaoke, dan berbagai usaha jasa lain mencapai lebih dari 31,4 miliar VND, meningkat sekitar 45% dibanding 2024.
Pencapaian tersebut dikaitkan dengan peningkatan upaya VCPMC dalam melakukan survei, mendeteksi pelanggaran, dan memulai proses hukum. Namun, masih ada entitas yang melakukan pelanggaran, termasuk sejumlah toko waralaba, restoran, dan kafe. Salah satu alasan yang disebut adalah adanya pengguna yang memanfaatkan ketentuan “batasan hak cipta” untuk menghindari atau menunda pembayaran, serta hanya membayar rekaman untuk memutar musik dengan harga murah.
Musisi Nguyen Vinh Tien memandang pembayaran royalti oleh kafe, restoran, supermarket, bandara, pusat perbelanjaan, dan bisnis jasa lain sebagai hal wajar—diibaratkan seperti membayar listrik, air, internet, atau layanan berlangganan. Ia menilai praktik tersebut telah lama diterapkan di banyak negara untuk melindungi hak-hak sah pencipta. Ia juga menyayangkan masih adanya pandangan yang tidak mengakui pembayaran royalti sebagai bentuk pengakuan publik terhadap karya kreatif.
Nguyen Vinh Tien turut menyoroti seruan untuk menghindari kewajiban hak cipta dengan hanya mendengarkan musik gratis, atau mengganti musik ciptaan manusia sepenuhnya dengan produk kecerdasan buatan. Menurutnya, pandangan semacam itu mencerminkan pemahaman sepihak mengenai hak cipta dan dapat mengurangi penghormatan terhadap kerja kreatif serta nilai kemanusiaan yang dibawa musik.
Dalam materi rujukan disebutkan tantangan terbesar saat ini bukan semata pada aturan, melainkan pada kesenjangan antara kebijakan dan kesadaran publik. Karena itu, selain inspeksi dan sanksi, sejumlah pihak menilai perlu diperkuat sosialisasi hukum; penyediaan informasi lengkap tentang unit atau organisasi yang mewakili hak cipta kolektif dan hak terkait yang diberi wewenang untuk memungut biaya; penjelasan karya atau perpustakaan musik yang diwakili; penyederhanaan prosedur yang transparan; serta penyusunan jadwal biaya yang jelas agar pemilik usaha merasa dibimbing dan dilindungi.
Penegakan hak cipta juga dikaitkan dengan target pengembangan budaya Vietnam. Resolusi 80-NQ/TW dari Politbiro menargetkan industri budaya berkontribusi 7% terhadap PDB pada 2030 dan pada 2045 industri budaya serta ekonomi kreatif menjadi pilar pembangunan berkelanjutan dengan target kontribusi 9% terhadap PDB. Sejumlah ahli budaya menilai penegakan hak cipta yang ketat menjadi salah satu pendorong pencapaian tujuan tersebut, karena industri budaya yang maju dinilai tidak dapat dibangun di atas kebiasaan menggunakan karya kreatif orang lain secara bebas.
Pada akhirnya, royalti disebut bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga pengakuan atas kerja intelektual dan perlakuan adil bagi pencipta. Dalam pandangan para ahli, perlindungan yang nyata diperlukan agar pencipta memiliki motivasi dan kepercayaan diri untuk terus menghasilkan karya seni berkualitas tinggi yang kompetitif di era digital dan dalam integrasi internasional.
