BOGOR — Wacana pengembangan Kampung Haji kembali mengemuka dalam pembahasan antara Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Haji, dan DPR. Rencana ini dipandang sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus menekan biaya haji bagi jemaah Indonesia.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan Presiden menyinggung rencana Kampung Haji dalam rapat evaluasi penyelenggaraan haji 2026. Menurutnya, arah kebijakan yang diinginkan Presiden cukup jelas, yakni menjadikan Kampung Haji bagian dari upaya peningkatan layanan bagi jemaah.
“Tadi beliau menyebut sedikit, tapi jelas beliau ingin Kampung Haji sebagai upaya meningkatkan layanan kepada jemaah dan sekaligus menurunkan biaya haji,” kata Gus Irfan.
Meski demikian, pemerintah belum merinci bentuk maupun tahapan pelaksanaan proyek tersebut. Pernyataan itu muncul di tengah pembahasan berbagai strategi efisiensi penyelenggaraan haji yang masih menghadapi tantangan besar, mulai dari nilai tukar mata uang, kenaikan harga avtur, hingga meningkatnya biaya layanan dari Arab Saudi.
Karena itu, pemerintah dan DPR disebut masih akan membahas berbagai skema agar biaya haji tetap terkendali tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Bagi pemerintah, Kampung Haji tidak hanya dipandang sebagai proyek fisik, melainkan juga bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat posisi Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji yang setiap tahun melibatkan ratusan ribu jemaah.
